Yogyakarta, 29 Januari 2026—Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL UGM sukses menyelenggarakan Diklat Sistem Perencanaan Dasar untuk Kabupaten Tulungagung pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2026. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Tulungagung ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tulungagung dan Dekan Fisipol UGM di Yogyakarta. Diklat ini diikuti oleh peserta dari aparatur daerah Kabupaten Tulungagung.
Kurikulum pelatihan ini berfokus pada topik-topik penting seperti Teori dan Konsep Dasar Perencanaan, Perencanaan Berbasis Investasi, Pengantar Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Teknik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Subjek-subjek ini sangat penting untuk mendorong terciptanya institusi yang akuntabel yang dapat mengelola sumber daya dan menerapkan strategi pembangunan dengan efektif.
Salah satu fitur kunci dari pelatihan ini adalah pendekatan pembelajaran interaktif. Alih-alih hanya menyampaikan materi, program ini memberikan banyak kesempatan untuk praktik langsung. Peserta terlibat dalam merumuskan isu strategis dan memetakan masalah terkait penyusunan Renja, serta mempelajari teknik penyusunan RKA. Pendekatan praktis ini memastikan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan teoretis dalam skenario dunia nyata.
Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk membangun kapasitas aparatur pemerintah daerah di Tulungagung. Dengan meningkatkan keterampilan mereka dalam perencanaan yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, program ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata pada pembangunan Kabupaten Tulungagung. Ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mempromosikan institusi yang akuntabel dan mendorong pembangunan kapasitas.
Diklat Sistem Perencanaan Dasar merupakan langkah signifikan menuju peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah di Tulungagung. Dengan fokus pada keterampilan praktis dan mendorong kolaborasi, program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang lebih akuntabel dan efektif.