Yogyakarta, 6 Maret 2024 – Beradaptasi dengan inovasi digital memang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, akses internet dan teknologi artificial intellegence (AI) di Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam sektor publik. Hal ini penting untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja melalui simplifikasi prosedur dan birokrasi. Melalui acara bertajuk “AI Dalam Sektor Publik: Antara Adopsi dan Diskresi” CfDS membuka diskusi interaktif untuk membahas strategi AI untuk sektor publik. read more

Koleksi e-Book Baru – “Agonistic Democracy and Islamism in Indonesia”

Yogyakarta, 4 Maret 2025 – Perpustakaan Digital FISIPOL UGM (DIGILIB FISIPOL UGM) dengan bangga mengumumkan koleksi terbaru dalam katalog e-resources kami. Sebuah buku elektronik terbaru berjudul “Agonistic Democrary and Islamism in Indonesia” kini tersedia bagi sivitas akademika UGM. Buku ini ditulis oleh Hakimul Ikhwan, dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM yang membahas hubungan antara demokrasi agonistic dan Islamisme dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge Scholars Publishing dan menawarkan perspektif akademik yang kaya terhadap dinamika demokrasi dan Islamisme di Indonesia. read more

Yogyakarta, 5 Maret 2025 – Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD), Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM membuka Forum Selasar Fisipol. Forum kali ini mengambil tajuk “Menuju Ruang Aman dan Inklusif untuk Semua Perempuan”. Tema ini dipilih untuk membedah bersama urgensi menghilangkan kekerasan dan diskriminasi di ruang-ruang publik. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber mulai dari civitas akademika fisipol, aktivis IWD, hingga LSM. 

Rini Rindawati, anggota Women Disability Crisis Center – SAPDA menyampaikan bahwa masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok disabilitas terutama perempuan. Bahkan ia mengungkapkan bahwa masih muncul stigma-stigma masyarakat yang melihat disabilitas itu sebagai bentuk kutukan atau karma. “Masih ada juga disabilitas yang mendapat stigma bahwa kekurangannya adalah kutukan atau karma dari orang tuanya,” ungkapnya. read more

Yogyakarta, 28 Februari 2025—Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara resmi disahkan oleh pemerintah. RUU yang sempat menuai kontroversi karena memberikan kewenangan pengelolaan tambang bagi kampus. Walaupun klausul tersebut telah dibatalkan, pemerintah tetap memberikan jalur bagi kampus untuk turut andil dalam pertambangan. Dalam serial “Bloody Nikel” episode 3 (Republik Rente), WatchDoc Indonesia menceritakan gambaran pemain besar di dunia tambang, khususnya nikel. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada berkesempatan menggelar launching dan diskusi film “Republik Rente” bersama WatchDoc, LBH Yogyakarta, akademisi UGM, dan warga Wadas pada Kamis (20/2). read more

Invitation to Essay and Interview Test Intake 1 IUP Admission Test 2025:

The above applicants are invited to join the essay and interview tests that will be held on Saturday, 1 March 2025

Please pay attention to the exam schedule. Good luck!

The ASEAN-Maybank Scholarship programme is a partnership between Maybank Foundation and the ASEAN Secretariat. It is one of the ASEAN-level initiatives undertaken by Maybank Foundation, a newly accredited ASEAN entity, with the aim to “promote an innovative ASEAN approach to higher education”, which is one of the strategic measures listed in the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025.

The scholarship programme is designed to provide young, talented, and deserving ASEAN nationals with full scholarships to pursue their undergraduate studies at prestigious universities listed under the ASEAN University Network (AUN), located outside their home countries within the ASEAN region, while promoting intra-ASEAN integration. read more

Yogyakarta, 27 Februari 2025─Prof. Amalinda Savirani., S.IP., M.A resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang bisnis dan politik pada Kamis (27/02). Upacara pengukuhan yang dilaksanakan di Balai Senat UGM ini menjadi penanda Linda sebagai guru besar perempuan pertama di Departemen Politik dan Pemerintahan di UGM. 

Dalam perjalannya sebagai seorang akademisi, Linda terus konsisten mengembangkan kajian-kajian gerakan sosial khususnya di Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan isu-isu perburuhan di Indonesia. Bahkan tidak hanya di ranah teoretis saja, Linda juga aktif terlibat secara langsung dalam kerja-kerja akar rumput dan aktivisme perburuhan. read more

Yogyakarta, 27 Februari 2025 — Unit P3M Fisipol UGM gelar Kuliah Umum Bersama (Joint Lecture) dengan mengundang pembicara dari Fisipol UGM dan Fisip UNHAS. Kuliah Umum Bersama ini bertajuk “Evaluasi Pilkada Serentak 2024 dari Perspektif Politik dan Sosiologis”. Dalam kuliah umum ini, turut mengundang Dr. rer. Pol. Mada Sukmajati, MPP sebagai dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) dan Dr.Arie Sudjito, S.Sos., M.Si. sebagai dosen Departemen Sosiologi. Sedangkan pembicara dari Fisip UNHAS turut mengundang, Dr.Sawedi Muhammad, M.Si dan Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.  read more

Koleksi eBook Baru – “Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN: Power and Normative Struggles: Power and Normative Struggles”

Sinopsis Buku:
Buku ini menyoroti bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan studi kasus, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi OMS dalam mempengaruhi kebijakan regional, termasuk resistensi dari negara-negara anggota, hambatan hukum, serta dinamika politik yang kompleks. Buku ini juga mengeksplorasi strategi yang digunakan OMS untuk membentuk norma-norma HAM di ASEAN, termasuk melalui advokasi, diplomasi, dan kolaborasi lintas negara. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada isu-isu HAM dan politik internasional. read more

Yogyakarta, 25 Februari 2025 – Pilkada Serentak 2024 kini memasuki babak baru pasca pelantikan 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 dan Retret Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada 21-28 Februari 2025. Dari perspektif akademik, Pilkada Serentak masih menyisakan kritik mengenai praktik demokrasi yang mengikuti trend pola praktik demokrasi nasional. Berbagai isu seperti dominasi oligarki, netralitas aparatur, polarisasi politik, minimnya kompetisi sehat, serta kendala regulasi dan logistik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, Pilkada Serentak juga memperlihatkan praktik politik identitas, polarisasi sosial, rendahnya partisipasi, serta maraknya politik uang dan klientelisme. read more