Pos oleh :

fisipol

PolGov Fisipol UGM Selenggarakan Seleksi Pamong Kalurahan Pleret Dukuh Trayeman

Yogyakarta, 22 Februari 2024—Pemerintah Kalurahan Pleret bekerjasama dengan PolGov menyelenggarakan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Pleret, formasi Jabatan Dukuh Trayeman, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ujian seleksi ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada selama sehari penuh.

Ujian seleksi ini dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023). Rekruitmen pamong melalui seleksi ujian ini bertujuan untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bagi masyarakat. Tujuan ini mendukung upaya meningkatkan SDGs 16 yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. read more

Tantangan dan Catatan Pemilu Serentak 2024: Beban Kerja, Money Politic, hingga Gentong Babi

Yogyakarta, 21 Februari 2024─Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu meninggalkan tantangan dan catatan dari masyarakat, pengamat politik, maupun akademisi. Pares Indonesia bersama Perludem, Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol, dan Election Corner gelar diskusi bertajuk “Jalan Terjal Menjaga Integritas Pemilu Serentak 2024” di Taman Sansiro Fisipol dan siaran langsung Youtube Pares Indonesia pada Rabu (21/02). “Tantangan pemilu 2024 ini jauh lebih berat daripada pemilu sebelumnya tahun 2019. Datanya saya ambil dari indeks Kerawanan Pemilu ada netralitas, kemudian beban kerja, polarisasi masyarakat, money politic, hingga problem SIREKAP,” jelas Umi Illiyana, Anggota Bawaslu DI Yogyakarta. Umi juga menyebut bahwa terdapat kasus khusus di Yogyakarta terkait tingkat partisipasi pemilih dari mahasiswa rantau. Sebagai pemilih pindahan, banyak mahasiswa rantau di DIY yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

Emanuel Prince, Mahasiswa UGM Anggota KPPS bercerita tentang pengalamannya sebagai Ketua KPPS di lingkungan rumahnya, di Tangerang. “Pertama problem itu dari load kerjanya, mau gak mau jumlah surat suaranya sebanyak 5 model, jumlah pemilih, lalu soal digitalisasi terutama Sirekap yang pada hari-H sistemnya down,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pada hari-H pelaksanaan pemilu, petugas KPPS bekerja dengan durasi 20-24 jam penuh.

Sementara itu, Mada Sukmajati, Dosen DPP Fisipol menyebut ada dua konsep penting yakni electoral integrity dan electoral malpractice. Secara singkat electoral integrity adalah sejauh mana pemilu dilaksanakan secara free and fair dan kepatuhan pemilu pada norma dan standar internasional. Menurut Mada, dampak pemilu yang diselenggarakan dengan mencederai prinsip electoral integrity akan menghasilkan banyak electoral malpraktis. read more

DPP UGM Sosialisasikan Program Fast Track bagi Mahasiswa

Yogyakarta, 21 Februari 2024—Departemen Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan Sosialisasi Program Fast Track di BRI Work FISIPOL UGM pada Rabu (21/2). Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan program baru DPP, yaitu Program Fast Track yang dirancang agar mahasiswa dapat memperoleh gelar Sarjana dan Master dalam kurun waktu singkat. Adanya program ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas).

Bayu Dardias selaku Ketua Prodi S2 dan Devy Dhian Cahyati, Sekretaris Prodi S1, memberikan pemaparan terkait persyaratan, alur, dan pelaksanaan Program Fast Track kepada puluhan mahasiswa yang hadir. Adapun ketentuan yang bisa diikuti bagi mahasiswa calon fast track adalah telah lulus teori sarjana, memiliki IPK sama dengan atau di atas 3,51, telah menempuh 4 semester, dan minimal TOEFL 500/IELTS 6.0. Sebelum melanjutkan perkuliahan S2, mahasiswa akan membuat paper yang diuji oleh Prodi sebagai pengganti Tugas Akhir S1. Kemudian mahasiswa mendapat rekomendasi dari dosen Program Magister (S2) yang dituju dan membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan Program Magister selambat-lambatnya 3 semester. read more

Menguak Perspektif Korban Selamat dan Pengasingan 1965-1966 atas Resolusi Non-Yudisial Pelanggaran HAM

Yogyakarta, 15 Februari 2024─Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL bersama Global Campus Asia-Pasific dan Pares gelar workshop seminar bertajuk “Non-judicial Resolutions on Human Rights Violation: Perspective from the 1965-1966 Domestic Survivors and Exiles” di Amphitheater BRIWORK FISIPOL UGM dan Live Streaming Youtube DPP UGM pada Kamis (15/02). Workshop ini bertujuan membahas inisiasi Presiden Joko Widodo atas resolusi non-yudisial untuk mengatasi keterbatasan hak korban selamat di bawah rezim Soeharto dan pengakuan 12 pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, termasuk tragedy 1965-1966 dari perspektif korban dan eksil. Inisiasi tersebut mendapat kritis dari aktivis HAM karena resolusi tersebut dianggap membuat sejarah pelanggaran HAM menjadi tidak jelas. read more

Ramai Diperbincangkan, Film “Dirty Vote” Ungkap Kecurangan Menjelang Pemilu 2024

Yogyakarta, 13 Februari 2024—Film “Dirty Vote” yang dirilis beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 kini ramai diperbincangkan masyarakat. Film garapan jurnalis dan kritikus Dhandy Dwi Laksono ini mengungkap berbagai bentuk kecurangan sepanjang pemilu dengan menggandeng tiga ahli tata hukum negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM mengundang langsung narasumber film, yakni Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. untuk membahas langsung pemaknaan film ini pada Selasa (13/2). read more

Fisipol UGM dan Bawaslu Gelar Diskusi Modus Money Politics pada Pemilu 2024

Yogyakarta, 13 Februari 2024—Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Election Corner bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar diskusi bersama media pada Selasa (13/1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. Diskusi bertajuk “Mewaspadai Jurus-Jurus Baru Money Politics” ini digelar untuk menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam memberikan hak pilihnya. Yakni, seturut dengan dukungan terhadap SDGs 16 yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

“Meskipun politik uang ini bukan hal baru, tapi saat ini modusnya berbeda-beda. Kalau dulu biasanya datang dalam bentuk uang tunai, sekarang lebih bervariasi. Misalnya saja, berupa umroh, janji, atau ada juga yang uang tunai tapi dijanjikan setelah terpilih. Inilah yang kami dari Bawaslu sulit sekali mendeteksi,” papar Pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Umi Illiyina. Modus politik uang yang paling sulit dideteksi adalah dalam bentuk non tunai, seperti pemberian sembako. Umi menuturkan, selain karena modus money politics yang semakin beragam, kesulitan Bawaslu juga terletak pada regulasi dan proses pelaporan yang panjang. read more

Dorong Mahasiswa Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemilu, Fisipol UGM Gandeng Lembaga Pemantau KISP

Yogyakarta, 13 Februari 2024–Menurut Wawan Mas’udi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, terdapat dua aspek yang membuat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, tidak adanya incumbent atau petahana langsung membuat kompetisi elektoral kian memanas. Kondisi tersebut disertai pula dengan kompetisi antar partai yang semakin meningkat. Kedua, adanya pergeseran yang cukup masif dalam aspek demografi pemilih. Kini, pemilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih dengan usia di bawah 40 tahun. Hal tersebut menuai kekhawatiran terkait kesadaran generasi muda akan politik dan kewarganegaraan.  read more

Election Corner FISIPOL UGM Dukung Peran Kampus Ciptakan Pemilu Berintegritas

Yogyakarta, 7 Februari 2024 – Election Corner (EC) Fisipol UGM gelar Diskusi Bersama Media dengan tajuk “Peran Nyata Kampus dalam Penentuan Nasib Demokrasi Indonesia” pada Rabu, (07/02) di Auditorium Lt.4, Fisipol UGM. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan peran nyata Fisipol UGM dalam memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang lebih baik. Narasumber yang hadir yakni Abdul Gaffar Karim (Dosen DPP Fisipol UGM), Muhammad Najib (Ketua Bawaslu DIY) dan Ibah Muthiah (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY). read more

Fisipol UGM Mempersembahkan Hibah 2024, Dorong Publikasi Riset dan Jalin Kemitraan yang Berkualitas

Yogyakarta, 5 Februari 2024─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebuah kegiatan tahunan yang bertujuan mendorong kompetisi dan pengembangan penelitian inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan sosial.

Hibah ini diberikan kepada dosen, peneliti, dan mahasiswa Fisipol UGM, baik secara individu maupun dalam kelompok. Semangat kolaborasi lintas departemen, pusat kajian, dan partisipasi mahasiswa serta mitra diharapkan akan memperkaya kualitas penelitian yang dihasilkan. read more

Hadapi Tantangan Bonus Demografi, Fisipol UGM Menjadi Tuan Rumah FGD UGM dengan Kemnaker RI

Yogyakarta, 31 Januari 2024–Saat ini, lanskap ketenagakerjaan di Indonesia tengah mengalami perubahan akibat adanya bonus demografi yang menyebabkan penduduk usia produktif lebih dominan ketimbang penduduk usia nonproduktif. Pemerintah serta pihak-pihak terkait, seperti perguruan tinggi, memiliki peran penting untuk merespons hal tersebut. Dalam rangka mengurai berbagai tantangan serta merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pasar kerja yang akan terjadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Focus Group Discussion antara Kemnaker dengan UGM. FGD yang mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Ketenagakerjaan untuk Mendukung Kompetensi SDM Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Rektor UGM ke Kemnaker pada awal Januari lalu. Selain itu, FGD ini dilakukan untuk mendukung SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). read more