Pos oleh :

fisipol

Fisipol UGM Kembali Buka 60 Formasi Guru Perintis

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM dan Pokja Papua UGM Yogyakarta kembali membuka lowongan penerimaan formasi guru perintis daerah terpencil. Pada tahun ini telah disiapkan kuota sebanyak 60 orang yang akan ditempatkan di seluruh distrik Kabupaten Pucak, Provinsi Papua. 

“Tahun ini kami membuka kembali program rekrutmen guru perintis,” kata Kepala PPKK FISIPOL UGM, Drs. Bambang Purwoko, Kamis (30/10) di Fisipol UGM.

Bambang Purwoko menyampaikan program guru perintis sudah dimulai pada tahun 2013 silam dan telah menerjunkan 33 orang guru perintis yang sudah bertugas sejak Oktober 2013. Penyelenggaraan program bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan guru di Kabupaten Puncak untuk mempercepat peningkatan akses pendidikan di wilayah tersebut. Pasalnya sejak pemekaran pada tahun 2008 dari Kabupaten Puncak Jaya, daerah tersebut masih mengalami kekurangan tenaga guru.  read more

Talkshow Memperingati Sumpah Pemuda

Kursi-kursi berjajar rapi di Hall Selasar Barat. Sejumlah stand komunitas pemuda berdiri di samping panggung. Tidak lupa, terdapat angkringan gratis di lapangan Sanshiro yang menambah semangat peserta talkshow. Turut hadir pula stasiun RRI Yogyakarta yang akan menyiarkan secara on air nasional acara siang Kamis (29/10) siang itu. Talkshow ini merupakan kerjasama Youth Studies Centre (YouSure) dan Radio Republik Indonesia.

Dalam perspektif utopis, pemuda diharapkan terus menempa diri menjadi pribadi yang memiliki kematangan intelektual, komunikatif, kreatif, inovatif da memiliki semangat mengabdi. Dalam momentum sumpah pemuda pada 28 Oktober 2014 kemarin YouSure berinisiasi untuk melakukan talkshow kepemudaan yang dibagi kedalam dua termin. Pertama, sharing antar komunitas se DIY dan dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan empat orang pembicara. Keempat pembicara tersebut diantaranya, GKR Pembayun (aktivis sosial), Ari Sujito (Dosen Jurusan Sosiologi, Fisipol), Supiandi (Komunitas Mahasiswa dan Siswa Anti Korupsi atau Mahasakti) dan Aditya Herwin (presiden mahasiswa UGM). read more

Donor Darah Fisipol Dies Natalis Fisipol

Donor darah diadakan dalam rangkaian acara Dies Natalis Fisipol ke 59. Terlihat mobil PMI berada di Hall Selasar Timur pada Rabu (28/10) kemarin. Acara ini disambut baik oleh civitas akademik Fisipol.  Mahasiswa dan pegawai Fisipol terlihat antusias mendonorkan darah mereka. Pendonor diharuskan mengisi identitas diri terlebih dahulu. Setelah dilihat jumlah Hb dan tekanan darah oleh pegawai PMI, pendonor dipersilakan masuk ke mobil PMI untuk mulai mentransfusikan darah mereka.

Merujuk pada taqline Dies Fisipol yakni “Long Lasting Experience”, Kindship, Knowledge and Creativity, acara dies natalis kali ini diinisiasikan untuk berbagi dengan orang lain terutama masyarakat luas. “Kami ingin dalam momentum ini, seluruh warga Fisipol melakukan berbagi kepada sesame melalui bakti social yang diadakan,” ungkap Wening, salah seorang panitia sekaligus staff di Jurusan Politik dan Pemerintahan. “Hingga Pk 11.00 WIB ini setidaknya sudah ada 10 orang yang mendonorkan darah mereka,” ungkap perempuan berhijab tersebut. oprc. read more

Pengenalan Program PhD “Spirit Indonesia in Groningen”

Sejak Pk 09.00 WIB, ruang kuliah Jurusan Internasional yakni 201 terlihat ramai Rabu (28/10) kemarin. Tidak hanya dari kalangan akademisi saja, dari mahasiswa pascasarjana mulai berdatangan di ruangan tersebut. Adalah Dr. Ronald Holzhacker, direktur Governance and South East Asia di University of Groningen hadir dalam acara tersebut. Selain menjadi peneliti dan dosen senior, dalam kesempatan ini Dr. Ronald mengenalkan program beasiswa penuh doctoral di Universitas Groningen. Acara ini merupakan kerjasama dari Office of International Relation (OIA) UGM dan Global Engagement Office (GEO) Fisipol. read more

Kisah Pratikno, Anak Desa yang Bikin Jokowi Kepincut

KOMPAS.com — Sederhana, kata itulah yang secara spontan dapat mewakili sosok seorang Pratikno. Seorang anak desa yang mementingkan pendidikan dan pemberdayaan sosial sampai akhirnya Jokowi kepincut dan menunjuknya sebagai menteri di kabinetnya.

Pratikno adalah anak desa yang lahir pada 13 Februari 1962 di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak lulus sekolah dasar, ia melanjutkan ke SMP yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah sehingga terpaksa indekos. Kedua orangtuanya yang berprofesi sebagai guru SD mengizinkannya indekos demi satu makna, yakni melanjutkan pendidikan. read more

Berharap Jokowi Bisa Melawan Politik Kartel

Jogja – Setelah lepas dari anggota tim 11, kini Ari Dwipayana kembali ke habitatnya, aktif mengajar di UGM dan sebagai pengamat politik. Pria kelahiran Gianyar Bali 24 Februari 1972 silam ini, berharap Jokowi-JK dapat menjalankan visi, misi dan program kerja yang disampaikan ke KPU atau yang akrab disebut Nawacita.

Apabila pemerintahan Jokowi-JK dapat menjalankan sembilan program prioritas, maka Indonesia dipastikan mengalami kemajuan yang pesat, utamanya di bidang ekonomi. “Pak Jokowi harus benar-benar mengimplementasikan program kerjanya, terutama bidang maritim, energi, keragaman dan ekonomi.” kata Ari.  read more

Wisuda Pascasarjana Fisipol Periode Oktober 2014

Siang itu tepat PK 11.00 WIB antrean wisudawan dan wisudawati mengular didepan Hall Selasar Barat, Fisipol. Mereka melakukan registrasi wisuda pascasarjana. Turut hadir pula para tamu undangan yakni keluarga wisudawan dan wisudawati dari berbagai wilayah dalam acara tahunan yakni Wisuda Program Pascasarjana Periode I, Tahun Ajaran 2014/2015. Para sarjana yang kini telah tergabung dalam Kagama dan Kafisipolgama ini terlihat begitu antusias menghadiri acara. Tampilan para wisudawan dan wisudawati yang mengenakan toga turut menambah semarak pada Kamis (23/10) siang tersebut. read more

Informasi Pendaftaran Program Pascasarjana TA 2014/2015

PROGRAM PASCASARJANA FISIPOL UGM

BIAYA PENDAFTARAN, UKT DAN SYARAT TAMBAHAN

SEMESTER GENAP TA 2014/2015

PROGRAM MASTER (S2):

Biaya pendaftaran Rp. 500.000,00

No

Program Studi

UKT (Biaya SPP/semester)

Keterangan atau Syarat tambahan/khusus

  1

S2 Ilmu Komunikasi (syarat pendaftaran: Ijazah S1)

Rp. 9.000.000,00

Penulisan esai sepanjang 5 hlm (topik: fenomena/isu-isu komunikasi terkini, judul bebas)

 2

S2 Manajemen dan Kebijakan Publik (syarat pendaftaran:Ijazah S1)

Rp. 9.000.000,00

  • Esai (makalah) tentang Manajemen dan Kebijakan Publik dengan jumlah kata 5000-7000, Font Times New Roman 12, spasi 2.
  • Surat pernyataan di atas materai Rp 6.000 bahwa esai tersebut merupakan tulisan sendiri.
  3

S2 Ilmu Hubungan Internasional (syarat pendaftaran:Ijazah S1)

Rp. 12.500.000,00

  4

S2 Politik dan Pemerintahan (syarat pendaftaran: Ijazah S1)

Rp. 9.000.000,00

  5 

S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (syarat pendaftaran: Ijazah S1 atau DIV)

Rp. 7.500.000,00

  6

Ilmu Administrasi Publik/MAP (syarat pendaftaran: Ijazah S1 atau DIV)

Rp. 11.000.000,00

Khusus MAP: berkas pendafataran diserahkan ke MAP, Jl. Dr. Sarjito, Sekip Yogyakarta

  7 

S2 Sosiologi (syarat pendaftaran:Ijazah S1)

Rp. 7.500.000,00

Semester genap TA 2014/2015 tidak membuka pendaftaran

PROGRAM DOKTOR (S3): Semester genap TA 2014/2015 tidak membuka pendaftaran

Biaya pendaftaran Rp. 750.000,00

No

Program Studi

UKT (Biaya SPP/semester)

S3 Ilmu Administrasi Publik

Rp. 20.000.000

S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Rp. 15.000.000

S3 Sosiologi

Rp. 15.000.000

S3 Ilmu Politik

Rp. 15.000.000

*Info lebih lanjut lihat website: http://um.ugm.ac.id

[JPP] Kesempatan Beasiswa University of Sydney

MASTER OF HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION (ASIA PACIFIC)

The Master of Human Rights and Democratisation (Asia Pacific) is a 60 credit point degree that seeks to develop the capacity of emerging leaders in the Asia-Pacific region to protect and promote human rights. It is offered in partnership by the University of Sydney, Gadjah Mada University in Indonesia, the Kathmandu School of Law in Nepal, the University of Colombo in Sri Lanka and Ateneo de Manila Law School in Philippines.

The Asia Pacific Program in 10 points:

  • Highest standards of inter-disciplinary scholarship
  • A uniquely regional lived experience of human rights and democracy
  • Focus on the most pressing issues in the Asia-Pacific
  • Exposure to emerging areas of human rights scholarship in the Asia-Pacific
  • Practitioner-led training and development activities
  • Opportunities for independent research
  • Field experience and internships
  • Unique regional professional networks
  • Exposure to cutting-edge research
  • Engagement with leading human rights campaigns

 

At the end of the program, students graduate with a firm grounding in the philosophical, political, institutional, legal, sociological and cultural dimension of human rights and democratisation. The Master of Human Rights and Democratisation (Asia-Pacific region) brings the study of human rights and democracy to life. read more

Diseminasi Hasil Survei Perilaku Memilih

Puluhan orang duduk mendengarkan pemaparan hasil survey yang dilakukan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan pada Selasa (21/10) kemarin. Nampak peserta seminar bukan mahasiswa S1 melainkan dari kalangan praktisi yang meliputi staff Pemda Kota Yogyakarta dan Pemda Kabupaten Magelang. Beberapa orang bahkan mengenakan almamater partai politik. Turut hadir pula dari kalangan LSM dan berbagai media massa serta beberapa mahasiswa S2 Jurusan Politik dan Pemerintahan.

Survei yang bertajuk “Survey Perilaku Politik dan Political Linkage: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang pada Pemilu Legislatif Tahun 2014” ini merupakan kerjasama dari Research Center for Politics and Government (PolGov), JPP dengan The Asia Foundation. Terdapat tiga orang pemateri yakni Nur Azizah yakni staff pengajar dan peneliti di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Kuskrido Ambardi yakni staff pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi dan Joni Yulianto yakni ketua Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas political tracking bagi pemilih perempuan, kelompok marginal dan difabel sebagai instrumen audit sosial. Ketiga kelompok ini seringkali diabaikan dalam proses politik. read more