Yogyakarta, 5 Januari 2022—Menanggapi isu pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon, pemerintah berinovasi untuk meningkatkan penggunaan biofuel di masyarakat. Proses pengambilan sumber daya, pengolahan, hingga pemanfaatan biofuel tentunya melibatkan banyak pihak, termasuk aktor politik yang bermain. Hal ini melatarbelakangi workshop yang digelar sebagai salah satu rangkaian “Fisipol UGM X University of Tennessee Lecture Series” pada Rabu (4/1).
Workshop yang bertema “Politics of Biofuel” membahas mengenai permasalahan politik dalam pemanfaatan biofuel sebagai hasil pengamatan dari Dr. Paul K. Gellert asal University of Tennessee, Amerika Serikat. “Kebijakan biofuel memang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon yang ditargetkan pada 2030, namun kita tidak dapat membantah bahwa produksi biofuel juga menyebabkan deforestasi. Itulah kenapa pemerintah membentuk alokasi hak produksi bagi beberapa pihak,” tutur Paul. Ia juga menjelaskan bahwa produksi biofuel yang memakan biaya tentunya mengambil banyak bagian dari subsidi negara. Sayangnya, subsidi inilah yang diinginkan oleh mayoritas korporasi, sehingga mereka berlomba-lomba mendapatkan alokasi hak produksi biofuel.
