Yogyakarta, 30 Oktober 2024—Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak pada 27 November nanti, Bulaksumur Roundtable Forum bersama Election Corner Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM mengundang tiga pasangan calon walikota Kota Yogyakarta. Acara ini digelar pada Rabu (30/10) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.
Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi DI Yogyakarta tentunya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Secara administratif, Kota Yogyakarta terbilang memiliki luas yang sempit dibanding daerah tingkat II lainnya. Terdapat 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 375.780,00 jiwa. Sebagian besar masyarakat berprofesi di bidang UMKM dan pariwisata.
Pasangan calon nomor 1, Heroe Poerwadi dan Sri Widya Supena menyebut Kota Yogyakarta sebagai tulang punggung Provinsi DIY. “Kota Yogyakarta lebih banyak mengandalkan pada jasa, bukan sumber daya alam. Kita harus melihat bagaimana kita meningkatkan keunggulan Yogyakarta,” terang Heroe. Fokus visi misi dari pasangan calon ini yaitu penguatan SDM, memperluas akses kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Heroe juga ingin agar digitalisasi dapat membantu usaha-usaha kecil masyarakat yang selama ini menyokong ekonomi Yogyakarta. Nantinya, masyarakat dapat menjualbelikan produknya dengan lebih maksimal. “Produk bagus itu banyak. Tapi bagaimana kita menjualnya itu masalah lain lagi. Ini yang akan kita kelola bersama,” tambahnya. Maka dari itu, kompetensi digital masyarakat juga perlu diasah bersama dengan akses pendidikan.
Kemudian pasangan calon nomor 2, yakni Hasto Wardoyo dan Wawan Hermawan turut menyampaikan visi misi dan program mereka. Hasto menyebut komponen utama dalam penyusunan misi mereka adalah Sustainable Development Goals (SDGs). Hasto ingin berfokus menciptakan SDM unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyelesaikan isu sampah.
Maka dari itu, paslon 02 tersebut juga mencetuskan program guna membantu UMKM masyarakat agar tidak bergantung pada industri. Sehingga mampu membuka lapangan kerja baru. “Hukum pasar, yang terjadi berkaitan dengan upah rendah di Yogyakarta. Maka ke depan, Hasto Wawan akan mereplikasi yang mikro agar tak bergantung dan mampu bekerja mandiri, menjadi pengusaha sendiri. Kalau mau segini, ada posisi tawar,” kata Hasto.
Dalam mengatasi masalah sampah, Hasto mengungkapkan bahwa pemerintahannya nanti akan membuat sistem flow dan pengelolaan sampah. Fokus ini ia sampaikan bersamaan dengan urgensi kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk masyarakat. Menurutnya, masalah sampah yang tidak kunjung terselesaikan nantinya akan menimbulkan masalah lebih lanjut di kemudian hari.
Berbeda dengan pasangan calon nomor 1 dan 2, pasangan calon nomor 3 berfokus pada isu toleransi dan gotong royong. Pasangan Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo mengungkap, program pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus bersikap inklusif terhadap segala elemen masyarakat Yogyakarta. Aspek gotong royong ini juga dinilai sebagai simbol dari kolaborasi antar sektor pemerintah, partai, maupun masyarakat.
Pakar Politik, Prof. Amalinda Savirani yang juga Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan menanggapi visi misi dan program ketiga calon tersebut. Dalam tanggapannya, ia menyebut Yogyakarta menghadapi isu suhu yang luar biasa panas, harga perumahan dan tanah melonjak tinggi, serta sampah. Meskipun sektor pariwisata tidak pernah kehilangan pengunjung, namun pendapatan masyarakat masih jauh di bawah daerah lain.
“Sorotan juga bagaimana kelola sampah dari hulu sampai hilir. Sampah plastik yang diproduksi perusahaan besar jadi problem di hulu yang penting ada regulasi, kebijakan seperti apa ke depan,” pungkas Amalinda. Pemerintah ke depan perlu lebih tanggap menghadapi masalah sampah yang sudah menahun di Yogyakarta.
Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) terselenggara sebagai bentuk kolaborasi sektor akademik dengan pendidikan. Masyarakat sebagai pemilik hak suara perlu mengenal siapa calon pemerintah daerah, sehingga mampu menentukan pilihannya dengan baik. Karenanya, acara ini sekaligus mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat. (/tsy)