Yogyakarta, 14 Januari 2026─Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Nonton Bareng Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026” pada Rabu (14/01) di Auditorium Mandiri Fisipol UGM. DIHI UGM merupakan salah satu dari sembilan mitra universitas yang terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan nonton bareng PPTM 2026 yang diselenggarakan di Ruang Nusantara, Kemenlu RI, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube MoFA Indonesia.
Setelah sesi menonton, kegiatan dilanjutkan dengan bincang politik luar negeri. Bincang politik ini menjadi ruang refleksi atas capaian dan arah politik luar negeri, secara khusus dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Sesi ini yang dihadiri oleh 130 peserta ini menghadirkan Khasan Ashari (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kemenlu) sebagai narasumber, Prof. Mohtar Mas’oed dan Prof. Siti Muti’ah Setiawati (Guru Besar HI UGM) sebagai penanggap, serta Drs. Muhadi Sugiono (Dosen HI UGM) sebagai moderator.
Prof. Mohtar Mas’oed menyoroti konteks global yang anarkis dan menekankan pentingnya memahami dinamika transisi kekuatan. Dalam refleksinya, ia juga mempertanyakan multilateralisme yang saat ini masih dapat diandalkan, sembari mendorong pendekatan minilateralisme guna membahas isu-isu yang lebih spesifik. Prof. Mohtar juga menyinggung potensi ancaman terhadap Indonesia, seperti kedaulatan wilayah, kepentingan ekonomi dan industri strategis, serta tata kelola digital.
Sementara itu, Prof. Siti Muti’ah Setiawati mengkritik bahwa implementasi kebijakan luar negeri sering kali tidak konsisten dengan prinsip yang diusung. “Misalnya saja, pernyataan Prabowo mengenai pengakuan Israel jika Israel mengakui Palestina. Inkonsistensi ini membuat arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi kurang jelas,” ujarnya. Ia juga memaparkan pernyataan pers Menlu Sugiono yang tidak mengklarifikasi atau memperjelas inkonsistensi tersebut. Di samping itu, ia juga menilai tidak ada hal baru yang ditawarkan oleh Menlu Sugiono dalam PPTM 2026, isinya kurang lebih hanya hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.