Yogyakarta, 9 Oktober 2021─Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol UGM menyelenggarakan salah satu rangkaian Public Action, yaitu International Conference (09/10). Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari jajaran kementerian, ASEAN, akademisi, dan aktivis muda untuk mengaji isu-isu sosial dalam perspektif multidimensional. Sesi pertama dihadiri Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Leroy Samy Uguy dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Faizal Chery Sidarta dari Kementerian Hubungan Luar Negeri, serta Shamsul Haque selaku Associate Professor di Departemen Ilmu Politik, National University Singapore.
Sandiaga memaparkan pentingnya kolaborasi oleh berbagai institusi dan organisasi publik untuk menyusun kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan keamanan publik. Hal ini bisa dimulai salah satunya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu oleh Kementerian Desa yang disampaikan Leroy Samy Uguy. Kebijakan dan program ini fokus mengubah komunitas dan perkembangan ekonomi dari level rumah tangga, desa, antar desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Faizal Chery Sidarta, menyebutkan bahwa ASEAN turut berupaya mewujudkan perdamaian dan perkembangan ekonomi yang stabil di level regional. Meskipun begitu, terdapat isu dan faktor yang berpengaruh, misalnya bangkitnya kekuatan Cina serta perseteruannya dengan Amerika. Shamsul Haque menambahkan adanya isu lain dalam lingkup regional ASEAN, yaitu environmental disorder. Menurutnya, terdapat keterbatasan kebijakan lingkungan di negara-negara ASEAN terkait permasalahan iklim, lahan dan hutan, emisi karbon, serta penggunaan energi akibat peningkatan populasi, industrialisasi, perkembangan ekonomi, konsumerisme, dan kesenjangan ekonomi.
Perbincangan tentang ASEAN dilanjut pada sesi kedua oleh Ade Padmo Sarwono selaku Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN. Ade mengatakan bahwa ASEAN mengembangkan relasi eksternal serta kerja sama dengan PBB, negara-negara, dan organisasi regional lainnya untuk mengaji isu-isu sosial. Sebagai Wakil Tetap, Ade menyebutkan bahwa keputusan oleh pemimpin atau kementerian negara di ASEAN selalu dimonitor dan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand yang turut hadir sebagai pembicara, merefleksikan kebijakan Covid-19 di New Zealand. Menurutnya, New Zealand juga menghadapi tantangan, seperti menurunnya pariwisata, isu politik oleh kelompok oposisi, dan vaksin yang terlambat. Meskipun begitu, persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi melalui persiapan, konsistensi, komunikasi yang baik, partisipasi publik, serta demokrasi yang dewasa.
“Meskipun ada oposisi, semua pihak tetap bersatu menuju konsensus untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam situasi krisis,” kata Tantowi.
Tak hanya itu, Melati Wijsen selaku pendiri Youthtopia, menyebutkan bahwa pemberdayaan anak muda juga tak kalah penting untuk melakukan perubahan dan pergerakan yang berdampak dalam isu-isu sosial. Anak muda punya energi, motivasi, dan solusi untuk menghubungkan berbagai aktor dan institusi menuju berbagai perubahan yang diharapkan. (/Raf)