Yogyakarta, 7 Mei 2026 — Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) bekerja sama dengan Perludem menyelenggarakan talkshow bertajuk “Dari Kampus untuk Demokrasi: Mengawal Reformasi Pemilu Melalui Revisi UU Pemilu”. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (7/5) di Selasar Barat FISIPOL UGM sebagai ruang diskusi akademik dan advokasi kebijakan publik.
Forum ini diselenggarakan sebagai respons terhadap dinamika demokrasi Indonesia yang dinilai tengah berada pada fase penting dalam proses konsolidasi. Melalui kegiatan ini, sivitas akademika didorong untuk turut berperan aktif dalam mengawal agenda reformasi sistem pemilu, khususnya dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Diskusi dipandu oleh Muhammad Fayyaz Iftikhar selaku Kepala Bidang Analisis dan Pergerakan KOMAP, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Hadar N. Gumay (Direktur Eksekutif Netgrit), Titi Anggraini (akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Hurriyah (Direktur Eksekutif Puskapol UI). Adapun dua penanggap dalam forum ini adalah Prof. Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar Hukum Tata Negara FH UGM) dan Prof. Amalinda Savirani (Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM).
Dalam pemaparannya, Hadar N. Gumay menekankan pentingnya pembenahan regulasi sebagai fondasi utama dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. “Intinya banyak sekali yang harus diperbaiki, dan itu dimulai dari UU Pemilu. Semoga dengan pemahaman ini kita bisa sama-sama mendorong kualitas pemilu yang lebih baik melalui pembahasan Undang-Undang Pemilu,” tegas Hadar.
Para narasumber secara umum menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem kepemiluan, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, dan partisipasi publik, guna memastikan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kontribusi intelektual bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengawal agenda reformasi demokrasi di Indonesia, sekaligus memperkuat peran kampus sebagai pusat gagasan kritis bagi penguatan sistem politik nasional.
Isu yang dibahas dalam agenda ini sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu SDG 16 – Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) yang menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi, reformasi sistem pemilu, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta SDG 17 – Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) yang tercermin dari kolaborasi antara organisasi mahasiswa, akademisi lintas universitas, dan lembaga masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.