Yogyakarta, 10 Juli 2025─Dalam langkah signifikan menuju pembelajaran berbasis pengalaman, mahasiswa Magister Kebijakan Publik (MKP) di Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan kunjungan lapangan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kuliah lapangan mata kuliah Otonomi Daerah.
Kegiatan diawali dengan presentasi oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti, selaku Kepala Bapperida DIY, yang memaparkan isu strategis terkait pengelolaan anggaran dan tata kelola aset dalam perencanaan pembangunan daerah. Mahasiswa mengikuti pemaparan dengan saksama, mencatat poin-poin penting yang relevan dengan implementasi otonomi daerah dan kompleksitas yang terlibat dalam tata kelola lokal.
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai aspek praktis perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan tata kelola aset dalam kerangka otonomi daerah. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat pengetahuan teoritis, tetapi juga memperluas perspektif mahasiswa tentang tantangan dan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan lokal.
Setelah presentasi, sesi diskusi aktif berlangsung, di mana mahasiswa terlibat dalam dialog mengenai berbagai isu seperti ketimpangan fiskal, pengelolaan aset, dan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Interaksi ini memberikan platform bagi mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran dan mengajukan pertanyaan, mendorong lingkungan belajar yang kolaboratif.
Dialog ini menyoroti peran penting pendidikan di negara berkembang, menekankan bagaimana warga yang terinformasi dapat berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami seluk-beluk tata kelola lokal, mahasiswa lebih siap untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan mengadvokasi kebijakan yang efektif.
Secara keseluruhan, dialog antara Magister Kebijakan Publik di UGM dan Bapperida DIY menjadi pengalaman pendidikan yang vital, memperkuat pentingnya pembelajaran praktis dalam konteks otonomi daerah. Kolaborasi ini juga menekankan perlunya kerjasama dan bantuan pembangunan yang berkelanjutan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam upaya mereka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.