Yogyakarta, 16 Mei 2024—Indonesia memiliki posisi strategis di mata internasional, baik secara geografis maupun politik. Pasalnya dunia saat ini dihadapkan oleh tantangan dan perubahan, serta ketidakpastian di masa depan. Pemahaman akan geopolitik dan kebijakan publik oleh pemerintah tentu akan sangat menentukan arah gerak Indonesia ke depan. Mengusung urgensi tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM mengangkat tema geopolitik dan kebijakan publik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang diikuti pejabat ASN dan setingkatnya pada Kamis (16/5).
“Ada prasyarat ketika sebuah isu itu bisa dikatakan sebagai masalah bersama. Pertama adalah ketika isu tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Baik penyebab dan penangannya harus ditangani bersama,” ungkap Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, M.P.P, M.Sc. Berdasarkan survei yang dipaparkannya, beberapa isu masih menjadi tren hingga saat ini, antara lain adalah isu tentang misinformasi, cuaca ekstrem atau perubahan iklim, hingga ketidaklayakan infrastruktur publik. Menurut Poppy, meskipun isu-isu tersebut terlihat berada di dalam lingkup yang berbeda, namun seluruhnya dapat menyebabkan satu masalah yang besar dan rumit apabila tidak ditangani dengan tepat.
Meskipun begitu, Poppy juga menjelaskan bahwa kondisi globalisasi yang menyebabkan borderless world atau dunia tanpa batas justru menciptakan ruang liberalisasi. “Kita bisa mengetahui ada masalah bersama, tapi di sisi lain negara-negara itu juga mementingkan dirinya sendiri. Kita menghadapi satu masalah yang sama, tapi dengan kemampuan yang tidak setara. Ini menyebabkan jurang ketimpangan antar negara yang besar,” ucapnya. Salah satu contoh yang diberikan adalah persoalan perubahan iklim.
Pada dasarnya perubahan iklim tercipta akibat adanya aktivitas manusia yang tidak dipertimbangkan keberlanjutannya. Emisi karbon yang dihasilkan di setiap negara tentu berbeda, begitu juga kemampuan negara tersebut untuk berkontribusi dalam menangani perubahan iklim. Perkembangan teknologi di Amerika Serikat dan Eropa jauh lebih maju dibanding Indonesia. Bahkan pemahaman tentang perubahan iklim sendiri masih belum diprioritaskan oleh masyarakat.
“Ketika kita ingin mendorong sebuah komoditas tertentu, kita pasti akan melakukan sesuatu yang berdampak pada lingkungan. Interdependensi kita inilah yang menyebabkan kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai negara tanpa adanya kolaborasi,” papar Poppy. Sayangnya, kerja sama dan kolaborasi antar negara seringkali memunculkan kompetisi. Siapa yang menguasai apa, dan bagaimana dia akan menjadi pemimpin dari negara-negara untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diperlukannya kebijakan yang tepat untuk merespon hambatan tersebut.
Selain itu, tantangan lain di Indonesia adalah perbedaan kemampuan setiap daerah untuk melakukan pembangunan. Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D, Dosen Arsitektur UGM menjelaskan pentingnya pemahaman akan kebutuhan nasional dan kaitannya dengan penyelesaian strategis daerah. “Saya melihat bahwa kita harus memahami masalah yang terjadi di daerah dan bagaimana menciptakan solusi yang adaptif. Kita di Indonesia bagian barat mungkin dipermudah dengan adanya teknologi, tapi tidak dengan mereka yang di bagian tengah ataupun timur,” ungkapnya.
Menurut Doddy, pemerintah daerah merupakan unit penting untuk mengetahui kebijakan tepat untuk pembangunan daerah tersebut. Kualitas dan kemampuan pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dari daerah itu sendiri. Hal inilah yang perlu diperhatikan betul oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. “Pemda di daerah Bojonegoro, memiliki kemampuan yang berbeda dengan Pemda di Madura, Flores, Nusa Tenggara Timur, misalnya. Jadi penting bagi pemerintah menentukan kebijakan dengan berbasis geografis,” jelasnya.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) ini menjadi wadah bagi lingkup akademisi untuk duduk bersama pemerintah mendiskusikan strategi tepat membangun Indonesia ke depan. Harapannya, acara ini tidak hanya untuk memberikan pelatihan pada ASN dari lembaga negara, namun juga mewujudkan kolaborasi dan kerja sama kuat antar lembaga, sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17. (/tsy)