Yogyakarta, 9 Mei 2025—Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dalam menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait riset bertajuk “Kajian Perilaku Non Voting Pilkada di Kota Yogyakarta”. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penggalian data lapangan secara partisipatif guna memahami alasan di balik rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Yogyakarta.
Acara ini dihadiri oleh beragam pihak yang mewakili unsur akademik, pemerintahan, serta organisasi masyarakat sipil, antara lain peneliti PolGov, tim riset Bakesbangpol, akademisi dari UGM dan UMY, perwakilan dari SIGAP, JADI (Jaringan Demokrasi Indonesia), SAPDA Jogja, Setda TAPEM, Election Corner, IDEA, dan KPU Kota Yogyakarta.
Diskusi ini dilatarbelakangi oleh hasil Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta hanya mencapai 65 persen, terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Padahal selama ini masyarakat perkotaan kerap diasumsikan lebih sadar politik dan lebih aktif dalam proses demokrasi. FGD ini bertujuan untuk menganalisis fenomena non-voting (golput) dari perspektif empiris dan sosiologis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pembinaan politik dalam negeri yang lebih kontekstual dan efektif untuk wilayah perkotaan.
Melalui kegiatan ini, PolGov dan Bakesbangpol menekankan pentingnya menghadirkan riset kebijakan yang partisipatif dan berbasis data untuk menguatkan proses demokratisasi. Hal ini sejalan dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, khususnya dalam memperkuat lembaga dan kebijakan yang mendorong partisipasi warga secara inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Selain itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sipil dan akademik dalam FGD ini mencerminkan semangat SDG 17: Partnerships for the Goals, yakni membangun kemitraan multi-pihak untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penguatan sistem demokrasi lokal.
Melalui riset ini, PolGov berharap hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam merancang strategi pembinaan politik yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis realitas sosial, sehingga partisipasi politik warga di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan.