“Skema proyek riset ini dibuat untuk merespon perhatian tentang keberlanjutan, khususnya tentang produksi komoditas yang tidak hanya menyebabkan deforestasi, hubungan dampak iklim dan dampak lingkungan, tapi juga permasalahan hubungan sosial dengan lingkungan,” jelas dosen di School of Social and Political Sciences, Universitas Melbourne itu.
Menurut Assoc. Prof. Kate, hingga saat ini, model yang sangat dominan dalam dunia tata kelola berkelanjutan berbasis pasar (market-driven sustainability governance) ialah model sertifikasi keberlanjutan (sustainability certification). Namun, seiring berjalannya waktu, ada berbagai macam pendekatan lain yang digunakan. Assoc. Prof. Kate menjelaskan, para periset yang tergabung dalam proyek riset ini mempelajari berbagai model lain untuk memformulasikan model baru agar dapat mendorong keberlanjutan yang lebih efektif dan berdampak luas.
“Tren semacam ini dan kesenjangan pengetahuan tentang tren tersebut memotivasi kami untuk menyusun proyek penelitian ini,” kata perempuan yang menerima gelar doctor of philosophy dari Universitas Oxford, Inggris itu.
Riset kolaborasi ini terbagi dalam tiga tema besar. Pertama, jalur transformasi sektor berkelanjutan (pathways of sustainable sector transformation) untuk mengeksplorasi berbagai jalur inisiatif-inisiatif beyond certification memengaruhi transformasi keberlanjutan yang lebih luas di berbagai sektor, lanskap, atau yurisdiksi yang ditargetkan. Kedua, interaksi antara pendekatan tata kelola publik-swasta (interaction between public-private governance approach). Tema ini mengeksploarasi berbagai kesempatan dan tantangan yang berhubungan dengan kolaborasi tata kelola publik-swasta mulai dari pengaturan tata kelola multi-stakeholder yang sangat formal hingga pola koordinasi yang lebih longgar antara pembuatan kebijakan pemerintah dan proses perencanaan pembangunan dan inisiatif berbasis pasar. Ketiga, partisipasi dan inklusi pemangku kepentingan (stakeholder participation and inclusion).
“Tema ketiga mengeksplorasi sejauh mana inisiatif tata kelola yang ditingkatkan (scaled-up governance initiatives) menawarkan ruang baru yang berarti bagi partisipasi pemangku kepentingan yang terpinggirkan, atau sejauh mana mereka tetap didominasi oleh pemegang kekuasaan yang mapan di skala transnasional dan domestik,” tutur ilmuwan perempuan di bidang Ilmu Sosial dan Politik itu. (/NIF)