
Yogyakarta, 25 Februari 2025─Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik mengadakan Studium Generale dengan tajuk “Integrated Hydro – Irrigation – Restoration Systems”. Tema ini menjadi respon untuk mengatasi berbagai tantangan khususnya dalam sumber daya air.
Acara ini menghadirkan Prof. Edward P. Weber, profesor di Public Policy, Oregon State University, USA. Ia melihat bahwa permasalahan mengenai pengelolaan pangan, air, dan energi kita masih dilihat sebagai permasalahan yang parsial. Cara pandang ini membuat pengelolaan pangan, air, dan energi tidak efisien dan berkelanjutan.
Padahal, aspek mendasar kehidupan manusia ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam keberlanjutannya seperti peningkatan populasi; peningkatan permintaan akan pangan, air, dan energi; kompetisi perusahaan dunia; infrastruktur yang tidak efisien; dan perubahan iklim. Berbagai tantangan tersebut mendorong urgensi pengelolaan yang berkelanjutan.
Edward menekankan bahwa melihat permasalahan ini perlu cara pandang yang holistik. Kompleksitas permasalahan ini perlu upaya kebijakan yang dapat menjawab berbagai tantangan tersebut. “Jangan menghindari kompleksitas dalam kebijakan, hadapi dan terus mencari inovasi,” ungkapnya.
Ia menawarkan perspektifnya mengenai kebijakan yang dapat menjawab tantangan ini. Menurutnya kebijakan yang harus ditemukan adalah kebijakan yang responsif terhadap perubahan iklim; menjaga keberlangsungan ekologi dan ekosistem; produksi energi yang efisien; bermanfaat secara ekonomi; dan peka terhadap budaya yang sudah ada.
Perspektif ini membawa kesimpulan pada ide abstrak untuk integrasi antara pengelolaan pangan, air, dan energi. Kebijakan publik yang mengakomodasi inovasi dan mampu menjawab transisi inilah yang dapat memanifestasikan ide mengenai integrasi ini. Ia meyakini bahwa kebijakan yang mengintegrasikan tiga aspek mendasar kehidupan manusia ini yang mampu menjadi solusi berkelanjutan.
Tidak di ranah kebijakan saja, ia meyakini bahwa dibutuhkan individual agency dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ini. Ia menyampaikan bahwa pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu memfasilitasi, memiliki visi, dan memiliki integritas serta komitmen akan keberlanjutan. “Kemauan untuk menerima ide baru, berfokus pada framing holistik tentang keberlanjutan yang bermanfaat pada aspek ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan energi,” tutupnya.