Yogyakarta, 22 Oktober 2024─Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratik Fisipol UGM mendiseminasikan hasil riset yang sudah dilakukan dengan judul “Pembuatan Kebijakan Eksklusif di Indonesia Pasca Desentralisasi”. Diseminasi riset ini merupakan bagian dari rangkaian diseminasi dengan tajuk “Membaca Inklusi Sosial dari Daerah”. Riset yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 ini didiseminasikan secara hybrid pada hari Selasa (22/10) dan dihadiri oleh berbagai komunitas memiliki perhatian besar terhadap isu-isu inklusi sosial.Riset ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta dan Makassar sebagai dua lokasi yang dapat merepresentasikan konteks tatanan sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Dalam riset ini, Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratik Fisipol UGM mencoba untuk menggali kebijakan-kebijakan di Indonesia yang masih mengeksklusi kelompok tertentu serta proses perumusan kebijakan eksklusi tersebut. Selain itu, riset ini juga mencoba untuk mengungkap persepsi publik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Desi Rahmawati, M.A., Dosen DPP UGM yang turut terlibat dalam penelitian ini mengungkapkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang justru menyetujui adanya kebijakan yang eksklusif. Di Yogyakarta misalnya, survei dan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa banyak masyarakat mengetahui dan menyetujui adanya kebijakan yang melarang keturunan Tionghoa memiliki tanah Di Yogyakarta.
Tidak hanya itu, Desi juga menceritakan bahwa penerimaan sosial dari masyarakat tidak serta merta melahirkan pengakuan atas hak politik. “Tampaknya warga banyak setuju dengan beberapa kebijakan eksklusif dan penerimaan terhadap sebuah kelompok ternyata tidak selalu dibarengi dengan pengakuan hak politik,” ungkapnya.
