Yogyakarta, 28 Februari 2025—Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara resmi disahkan oleh pemerintah. RUU yang sempat menuai kontroversi karena memberikan kewenangan pengelolaan tambang bagi kampus. Walaupun klausul tersebut telah dibatalkan, pemerintah tetap memberikan jalur bagi kampus untuk turut andil dalam pertambangan. Dalam serial “Bloody Nikel” episode 3 (Republik Rente), WatchDoc Indonesia menceritakan gambaran pemain besar di dunia tambang, khususnya nikel. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada berkesempatan menggelar launching dan diskusi film “Republik Rente” bersama WatchDoc, LBH Yogyakarta, akademisi UGM, dan warga Wadas pada Kamis (20/2).
SDGs 15: Life on Land
Yogyakarta, 25 Februari 2025─Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik mengadakan Studium Generale dengan tajuk “Integrated Hydro – Irrigation – Restoration Systems”. Tema ini menjadi respon untuk mengatasi berbagai tantangan khususnya dalam sumber daya air.
Acara ini menghadirkan Prof. Edward P. Weber, profesor di Public Policy, Oregon State University, USA. Ia melihat bahwa permasalahan mengenai pengelolaan pangan, air, dan energi kita masih dilihat sebagai permasalahan yang parsial. Cara pandang ini membuat pengelolaan pangan, air, dan energi tidak efisien dan berkelanjutan.
Yogyakarta, 21 Februari 2025 – Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM kembali menggelar seminar Social Development Talks (SODET). SODET kali ini mengambil tajuk “Reframing Land, Infrastructure, and Community in Sustainability Governance” yang membahas mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kaitannya dengan pembangunan serta urbanisasi.
Acara ini menghadirkan Prof. dr. Kei Otsuki, Professor in International Development Studies at Department of Human Geography and Spatial Planning, Utrecht University. Ia mengawali seminar dengan membahas wacana IKN yang bertujuan untuk menjadi forest city yang menjadi simbol keberlanjutan serta smart and inclusive city.
Yogyakarta, 27 November 2024─Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan kelas tamu bertema Paradiplomasi dan Tata Kelola SDG di Indonesia. Acara yang berlangsung secara daring ini menghadirkan Dr. Ario Bimo Utomo, dosen Hubungan Internasional dari UPN Veteran Jawa Timur, sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Dr. Bimo menyoroti pentingnya pendekatan paradiplomasi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG). Ia menjelaskan bahwa globalisasi kini mendorong aktor lokal, seperti pemerintah kota, untuk mengambil peran aktif dalam isu global. “Globalisasi tidak lagi hanya menjadi domain negara, tetapi juga membuka peluang bagi unit-unit subnasional untuk berkontribusi dalam diplomasi global,” ungkap Dr. Bimo.
Yogyakarta, 1 November 2024—Akibat kemarau panjang, sejumlah daerah mengalami kekeringan parah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta menyandang status siaga darurat bencana kekeringan. Isu ini dibahas dalam diskusi buku berjudul “Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah” bersama beberapa pakar politik dan lingkungan pada Jumat (1/11) di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM.
Jogja sebagai Kota Wisata menyimpan berbagai persoalan lingkungan, salah satunya kekeringan. Selain diakibatkan kemarau panjang, bencana ini juga terjadi secara struktural. Disampaikan oleh Yesaya Sandang, penulis sekaligus peneliti di Universitas Kristen
Yogyakarta, 30 Oktober 2024—Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Para pasangan calon gencar menyuarakan visi, misi, dan program mereka melalui kampanye publik dalam beberapa tahun terakhir. Menilik urgensi tersebut, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM dalam diskusi Bulaksumur Roundtable Forum mengundang seluruh calon bupati dan walikota seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (30/10).
Pada diskusi kali ini, dua pasangan calon dari Kabupaten Bantul, dan perwakilan satu calon menghadiri diskusi. Kabupaten Bantul terdiri 17 Kapanewon (setingkat kecamatan), 75 Kalurahan, dan 933 Padukuhan. Data tahun 2022 menyebut populasi penduduk Bantul mencapai 1.013.170 jiwa, dan didominasi oleh masyarakat usia produktif (15-64) tahun sebesar 74,39%. Sebagai daerah paling selatan Provinsi DIY Yogyakarta, Bantul memiliki potensi pariwisata yang luar biasa.
Yogyakarta, 30 Oktober 2024—Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak pada 27 November nanti, Bulaksumur Roundtable Forum bersama Election Corner Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM mengundang tiga pasangan calon walikota Kota Yogyakarta. Acara ini digelar pada Rabu (30/10) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.
Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi DI Yogyakarta tentunya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Secara administratif, Kota Yogyakarta terbilang memiliki luas yang sempit dibanding daerah tingkat II lainnya. Terdapat 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 375.780,00 jiwa. Sebagian besar masyarakat berprofesi di bidang UMKM dan pariwisata.
Yogyakarta, 29 Oktober 2024─Untuk membedah visi-misi calon kepala daerah se-DIY, Bulaksumur Roudbtable Forum (BRF) The Clinics membuka ruang diskusi interaktif yang mempertemukan berbagai pihak mulai dari kandidat, akademisi, dan masyarakat sipil. Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) adalah acara diskusi akademik yang dilakukan secara berkala, dengan fokus pada tema pembangunan berkelanjutan. Dalam putaran kali ini, BRF akan melakukan klinik bedah program pada calon bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta, 5 Agustus 2024─Dalam upaya untuk membedah masalah dan mencari solusi mengenai ketahanan pangan, Departemen PSdK menyelenggarakan acara Social Development Talks (SODET) Edisi Spesial Dies Natalis PSdK ke-67. SODET edisi spesial kali ini membawa tema “Diskusi Pertanian dan Pangan: Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Sejahtera. Diskusi digelar secara luring di BRIWork Fisipol UGM pada Senin (5/8) yang lalu dan dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi pertanian.
Yogyakarta, 12 Juli 2024─Di zaman sekarang ini, dunia menghadapi disrupsi sebagai konsekuensi dari transformasi digital, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim. Berbagai disrupsi tersebut mengubah cara dan pola masyarakat global dalam berinteraksi, berpolitik, dan mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan.
Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D., Dekan Fisipol UGM menilai bahwa perguruan tinggi perlu mengambil peran dalam menghadapi disrupsi ini. “Perguruan tinggi perlu memainkan peran yang lebih agresif untuk lebih bisa memahami perubahan yang sedang terjadi dan menawarkan sesuatu untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berkutat pada konteks substansi saja, tetapi juga perlu mengambil aksi.