Yogyakarta, 11 Juni 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM menjadi tuan rumah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional pada 11-12 Juni 2026  dengan agenda “Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Policy Paper ‘South-South Transition Minerals Learning Cohort'”. Acara ini diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia berkolaborasi dengan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang diwakili oleh dua dosen departemen yaitu Hasrul Hanif dan Primi Suharmadhi Putri. read more

Yogyakarta, 8 Juni 2026—Creative Hub Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) bersama mitra dari University of New South Wales (UNSW) dan Universität Leipzig menggelar observasi dan mini fieldwork pengelolaan sampah di RW 05, Kalurahan Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah dengan volume produksi sampah nasional sebesar 23,9 juta ton per tahun, di mana 65,45% di antaranya belum terkelola dengan baik akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Kawasan Terban, yang terletak tidak jauh dari kampus UGM, menghadapi persoalan serupa sehingga dipilih sebagai living laboratory untuk transformasi ekonomi sirkular melalui pengembangan Ekosistem Gebrak Sampah. read more

Yogyakarta, 4 Juni 2026—Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (MMKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Publicness Forum. Berlangsung secara daring pada Kamis (04/06), ruang dialog publik kali ini mengangkat tajuk “Menuju Inklusivitas Ruang Hidup: Rawa Tripa dan Sisa Harapan”. Acara ini hadir sebagai respons kritis terhadap krisis ekologi dan agraria yang kian mengkhawatirkan di Rawa Tripa, salah satu ekosistem rawa gambut terpenting dan bersejarah di Indonesia. read more

Yogyakarta, 4 Juni 2026—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) menyelenggarakan seminar nasional untuk membahas integritas dan etika penyelenggara pemilu.

Seminar ini menekankan bahwa penguatan demokrasi hanya dapat dicapai melalui integritas penyelenggara pemilu. Pengalaman empiris DKPP dibagikan sebagai wawasan penting untuk mewujudkan kerangka demokrasi yang lebih kuat di Indonesia. Diskusi berfokus pada bagaimana integritas dalam pengelolaan pemilu sangat penting untuk kepercayaan publik dan kesehatan keseluruhan proses demokrasi. read more

Yogyakarta, 2 Juni 2026—Program Studi S3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan kuliah umum untuk membahas buku Understanding Jokowi: Progressive Realism in Indonesian Politics (2014–2024). Acara ini menjadi pembuka dari rangkaian dua hari kolokium pra proposal mahasiswa doktoral ilmu politik UGM.

Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 dari Departemen Ilmu Politik UGM. Di tengah dominasi peneliti politik dari Australia dan Amerika di Indonesia, acara ini menghadirkan perspektif baru tentang politik Indonesia dari budaya akademik Prancis. read more

Yogyakarta, 20 Mei 2026—Social Research Centre Universitas Gadjah Mada bersama dengan Caksana Institute mengadakan diskusi publik untuk menanggapi permasalahan yang ada pada kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengancam demokrasi ekonomi.

Dr. Andreas Budi Widyanta, sebagai salah satu pembicara, menegaskan bahwa konsep KDMP saat ini telah menyimpang jauh dari cita-cita awal konsep koperasi Mohammad Hatta. “Koperasi lahir karena ada kebutuhan bersama dari para anggotanya, yang kemudian dikelola secara demokratis tanpa adanya sekat majikan-buruh. Sebaliknya, KDMP adalah wujud nyata dari korporatisme negara,” tegasnya. read more

Yogyakarta, 19 Mei 2026—Social Movement Institute (SMI) bersama dengan POLGOV Fisipol UGM mengadakan konferensi sebagai ruang untuk menyatukan kekuatan, menjaring inisiatif, dan membangun politik anak muda yang berani, kreatif, militan dan imajinatif. 

Di tengah kebuntuan politik, dominasi kekuasaan, penguatan militer, dan penangkapan terhadap 6.000 lebih anak muda, acara ini menaruh perhatian khusus dalam memantik kesadaran politik anak muda dalam mewujudkan perubahan. 

Prof. Amalinda Savirani, sebagai salah satu pembicara, menekankan pentingnya realisasi perubahan melalui komunitas yang kita miliki. “Kembalilah pada komunitas, organisir diri, dan terus-menerus menyambungkan satu titik dengan titik yang lain, dengan cara itu semoga perubahan yang diharapkan bisa terjadi,” ujarnya. read more

Yogyakarta, 19 Maret 2026—Forum Selasar DEMA FISIPOL UGM menyoroti kerentanan pekerja rumah tangga migran pada hari Selasa di Selasar Barat FISIPOL UGM.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh (1 Mei), Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menggelar Forum Selasar dengan fokus utama menyoroti kerentanan yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia. Acara ini berlangsung di Selasar Barat, FISIPOL UGM, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Beranda Migran dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI). read more

Yogyakarta, 8 Mei 2026─Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui Program Studi Magister Ilmu Politik, DPP FISIPOL UGM menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk “Kebebasan Beragama sebagai Uji Kapasitas Negara dan Rule of Law” pada Jumat (8/5). Acara yang berlangsung di Lab. Big Data ini menghadirkan Dr. Hurriyah, akademisi Departeman Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), sebagai dosen tamu. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari mata kuliah Institusi Politik dan Demokrasi yang diampu oleh Dr. Abdul Gaffar Karim. Dalam forum ini, diskursus mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) tidak hanya dipandang sebagai isu hak asasi manusia yang abstrak, melainkan instrumen empiris untuk membedah sejauh mana sebuah negara mampu menjalankan fungsinya secara demokratis dan adil. Dr. Hurriyah menekankan bahwa isu KBB adalah “laboratorium” nyata untuk menguji kualitas institusi politik. KBB ini menguji apakah negara mampu memberikan pengakuan dan perlindungan setara bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. “Bagaimana negara mengelola kontestasi negosiasi ini memperlihatkan sejauh mana negara memiliki kapasitas mengatur dan memperlakukan rule of law, apakah sangat longgar lentur atau justru sangat legit,” ungkap Hurriyah.

Hurriyah turut membagikan temuan risetnya di Sumba mengenai masyarakat penghayat kepercayaan. Ia menceritakan bagaimana hambatan administratif berdampak domino pada pemenuhan hak dasar manusia. Banyak penghayat kesulitan mendapatkan buku nikah karena kepercayaan mereka tidak diakui secara resmi oleh sistem administrasi negara. Dampaknya, anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran yang sah.
Tanpa akta kelahiran, anak-anak tersebut kesulitan mengakses pendidikan dasar. Syarat administrasi berupa kartu identitas yang mencantumkan kolom agama menjadi penghalang besar. Jika kolom agama tidak diisi, kepercayaan mereka dianggap tidak ada, yang berujung pada tidak keluarnya KTP. “Jadi tidak hanya agama dan kepercayaan mereka yang tidak diakui, tapi hak untuk mengakses pelayanan-pelayanan publik administratif tidak diakui sama sekali,” tegas Hurriyah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa pengakuan terhadap KBB, hak kewarganegaraan seseorang bisa hilang sepenuhnya.
Bagi FISIPOL UGM, penyelenggaraan kuliah tamu ini menjadi ruang strategis untuk mengajak mahasiswa pascasarjana berpikir kritis melampaui teks akademis. Dengan membedah kasus-kasus marginalisasi seperti di Sumba, mahasiswa didorong untuk melihat bahwa kapasitas negara diukur dari kemampuannya melindungi mereka yang paling rentan. Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan perspektif baru dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan memperkuat pilar-pilar demokrasi di Indonesia. read more

Yogyakarta, 8 Mei 2026 — Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan (S2 Departemen Politik dan Pemerintahan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melaksanakan Asesmen Lapangan Akreditasi LAMSPAK secara luring pada Jumat (8/5). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Asesmen lapangan ini dihadiri oleh jajaran dekanat, pimpinan departemen dan program studi, dosen, tenaga kependidikan, Unit Jaminan Mutu (UJM), mahasiswa aktif, alumni, serta pengguna eksternal (user). Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen kolektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas akademik program studi. read more