Arsip:

SDGs 8: Decent Work and Economic Growth

Menghadapi Green Economy, Keluarga Alumni Fisipol UGM bersama Kemnaker Adakan Seminar ‘Pekerjaan Hijau’

Yogyakarta, 4 Oktober 2024─Dalam menggerakkan roda industri, penghijauan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Wacana green economy telah menjadi perhatian berbagai stakeholder global. Mengingat, konsep ini mengupayakanan sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Untuk dapat terus bersaing dalam kancah internasional, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. read more

Peneliti CfDS UGM Soroti Urgensi Green Digital Skill untuk Masa Depan Berkelanjutan

Yogyakarta, 2 Oktober 2024─Inovasi teknologi digital yang semakin canggih telah banyak dimanfaatkan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam mendorong terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Untuk membedah relasi antara teknologi digital dengan keberlanjutan, Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) secara spesifik menyelenggarakan diseminasi riset dengan tema “The Linkage between Digital Technologies and Sustainable Environment”. Diseminasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Digital Society Week 2024 yang diadakan pada Rabu (2/10) secara daring melalui kanal YouTube.  read more

Mata Kuliah Kecerdasan Digital CfDS Fisipol Kembali Dibuka, Peserta Terdaftar Capai 2000 Orang

Yogyakarta, 2 September 2024─Center for Digital Society (CfDS) UGM kembali menggelar opening ceremony Mata Kuliah Kecerdasan Digital 2024 pada Senin (2/09) di YouTube Live CfDS UGM sebagai pembukaan kembali kelas Mata Kuliah Kecerdasan Digital (MKKD). MKKD merupakan mata kuliah yang diinisiasi CfDS Fisipol UGM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia serta dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya apapun. Tahun ini mata kuliah Kecerdasan Digital menawarkan dua modul yakni 1) Kecerdasan Digital Dasar dan 2) Kecerdasan Digital Lanjutan (Metode Riset Digital). Opening ceremony kali ini menghadirkan pengajar MKKD 2024 yakni Janitra Haryanto dan Sidiq Hari Madya serta alumni MKKD, Ratri Arista. read more

Dukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Mahasiswa Fisipol KKN-PPM UGM Bersama Pemerintah Dampingi Kelembagaan UMKM

Kulon Progo, 17 Agustus 2024─Mahasiswa Fisipol UGM bersama Tim KKN-PPM Periode II Tahun 2024 Sarayu Samigaluh telah melaksanakan kegiatan pengorganisasian kelompok dan pembentukan kepengurusan UMKM di Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pelaku UMKM, Pemerintah Kalurahan Banjarsari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kulon Progo, dan Tim KKN-PPM UGM Periode II Tahun 2024 Sarayu Samigaluh. 

Kegiatan pengorganisasian ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM di Kalurahan Banjarsari supaya memiliki organisasi yang sistematis sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk melakukan kerja sama baik di ruang lingkup internal maupun di eksternal Banjarsari. Kegiatan ini dibagi menjadi dua agenda utama, yaitu agenda sosialisasi dan pendamping. Agenda sosialisasi dilaksanakan pada Senin (5/8) sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan dengan waktu yang variatif sesuai dengan koordinasi bersama pengurus kelompok.  read more

DPP UGM Buka Dialog Soal Desentralisasi dan Sustainability Melalui Bulaksumur Roundtable Forum

Yogyakarta, 9 Agustus 2024–Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS) menyelenggarakan Bulaksumur Roundtable Forum pertama dengan tajuk “Mengelola Dilema Desentralisasi dan Sustainability” pada Jum’at (9/8) di Balai Senat UGM. Forum ini menghadirkan akademisi, pemerintah, serta pelaku bisnis untuk berdialog mengenai isu sustainability serta mengevaluasi praktik otonomi daerah dan politik lokal. Lebih lanjut, forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis untuk mendorong terwujudnya arah baru desentralisasi yang mengarah pada kolaborasi multipihak.  read more

DPP UGM Akan Selenggarakan Bulaksumur Roundtable Forum untuk Jembatani Dialog Soal Keberlanjutan

Yogyakarta, 7 Agustus 2024–Pemerintah Indonesia tengah mengalami dilema berkaitan dengan isu lingkungan dan isu ekonomi. Pasalnya, berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seringkali bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Pada sisi lain, pemerintah juga memiliki komitmen untuk tidak terjebak dalam middle income trap dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  read more

DIHI Fisipol UGM Bahas Hubungan Indonesia-Korea Selatan Melalui Kuliah Umum

Yogyakarta, 24 Juli 2024─Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (DIHI FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM; Pusat Studi Asia Tenggara, National Chengchi University; Department of Educational and Futures Design, Tamkang University; menyelenggarakan diskusi mendalam berjudul “Strategi KASI (Inisiatif Solidaritas Korea-ASEAN) & Hubungan Indonesia-Korea Selatan.” Acara yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta, termasuk dosen, staf, dan mahasiswa. Adapun, kuliah umum disampaikan oleh Prof. Gu Bo Kyung dari Busan University of Foreign Studies, bersama dengan Muhammad Rum, dosen dari Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM sebagai moderator. read more

Fisipol UGM Inisiasi Megashift Demi Menjawab Tantangan Disrupsi

Yogyakarta, 12 Juli 2024─Di zaman sekarang ini, dunia menghadapi disrupsi sebagai konsekuensi dari transformasi digital, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim. Berbagai disrupsi tersebut mengubah cara dan pola masyarakat global dalam berinteraksi, berpolitik, dan mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan. 

Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D., Dekan Fisipol UGM menilai bahwa perguruan tinggi perlu mengambil peran dalam menghadapi disrupsi ini. “Perguruan tinggi perlu memainkan peran yang lebih agresif untuk lebih bisa memahami perubahan yang sedang terjadi dan menawarkan sesuatu untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berkutat pada konteks substansi saja, tetapi juga perlu mengambil aksi. read more

Tiga Dosen MKP FISIPOL UGM Tawarkan Pendekatan Analisis Dampak Regulasi dalam Buku Terbaru

Yogyakarta, 10 Juli 2024─Publikasi buku “Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi) : Konsep & Penerapannya” menawarkan panduan melalui salah satu pendekatan dalam kebijakan publik dalam meminimalkan dampak implementasi kebijakan. Buku ini baru saja diterbitkan pada 27 Mei 2024 oleh UGM Press dan merupakan hasil kolaborasi dari tiga dosen dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP), yaitu Dr. Ambar Widaningrum, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, dan Dr. Nurhadi Susanto. 

Dosen MKP UGM, Dr. Ambar Widaningrum, sebagai salah satu penulis dalam buku ini  menuturkan bahwa buku ini dapat memberikan perspektif baru melalui pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi. “Buku ini melengkapi beberapa metode kajian kebijakan publik, terutama terkait dengan upaya mitigasi resiko yang mungkin akan terjadi ketika kebijakan diimplementasikan,” tuturnya pada Rabu (10/07). read more

Pelajari Berbagai Prioritas Kebijakan Publik di Lapangan, GAMAPI FISIPOL UGM Adakan Public Visit

Jakarta, 3 Juli 2024─Dalam upaya memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Departemen Hubungan Masyarakat (HUMAS) Keluarga Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik (GAMAPI) FISIPOL UGM mengadakan Public Visit ke Jakarta pada 1 – 3 Juli 2024. Acara ini diikuti oleh mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 dengan tujuan untuk memberikan perspektif praktis tentang Manajemen dan Kebijakan Publik atau Administrasi Negara di sektor pemerintahan. Kunjungan ini mencakup lima instansi kunci: Komisi II DPR RI, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pusat Informasi PBB (UNIC). read more