Yogyakarta, 13 Mei 2025—Election Corner Fisipol UGM bersama dengan Yayasan LKiS dan Pares menggelar dialog bersama Wali Kota Yogyakarta dengan tajuk “Pemimpin Mendengar : Tindak Lanjut Visi-Misi Wali Kota Yogyakarta”. Dialog bersama wali kota ini ditujukan untuk mendengar aspirasi warga Kota Yogyakarta terkait isu inklusivitas, ketenagakerjaan, pendidikan, serta hunian & penggusuran. Acara ini mengundang Wali Kota Yogyakarta, Dr. (H.C) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K); Dosen Fisipol UGM, Prof. Dr. Amalinda Savirani; dan dimoderatori oleh Fitria Yuniarti, M.A.
Terkait dengan isu inklusivitas, banyak beberapa permasalahan yang masih belum terakomodir dan mendapatkan solusi konkret. Mulai dari segi fisik, dalam hal infrastruktur, masih terdapat banyak infrastruktur, seperti trotoar yang disalahgunakan hingga dianggap tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Lebih jauh lagi, kelompok penghayat kepercayaan yang belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan.
Kemudian, dari segi ketenagakerjaan, masih banyak pekerja rentan di Kota Yogyakarta yang tidak sejahtera. Sementara itu, disebutkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DIY tertinggi kedua dalam skala nasional, akan tetapi tingkat upah yang masih rendah dan banyak pekerja informal yang tidak memiliki perlindungan. Kelompok rentan dalam hal ini, penyandang disabilitas juga belum diberikan kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam sektor ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Tidak sampai di situ, beberapa warga juga turut menyampaikan aspirasinya terkait krisis lingkungan dan hunian layak. Mulai dari pengelolaan sampah belum mengintervensi dari hulu, khususnya bagi industri dan korporasi penyumbang limbah terbesar. Kemudian permasalahan hunian yang layak akibat akses hunian yang semakin tidak terjangkau dan masih banyak permukiman kumuh yang tidak dapat terlepas dari permasalahan sanitasi.
Sesuai dengan latar belakang sebagai Kota Pelajar, isu pendidikan juga turut disorot dalam dialog partisipatif ini. Beberapa isu soal ketimpangan juga disinggung saat dialog soal pendidikan, seperti masih adanya pungutan liar di sekolah. Pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga sarjana menjadi salah satu usulan warga untuk meratakan akses pendidikan bagi semua kalangan. Dari segi tenaga pendidik, diusulkan perlu untuk diadakan rotasi guru dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi siswa maupun tenaga pendidik itu sendiri.
Mobilitas sosial Kota Yogyakarta yang tinggi memantik pendekatan holistik dalam memecahkan permasalahan tersebut. “Nah ini kan sebenarnya membutuhkan koordinasi lintas wilayah administrasi ya yang memang ini kayaknya kita belum punya di Indonesia yang multi-governance level gitu atau secara horizontal tuh jelas. Kota Jogja berbatasan dengan Sleman jelas kota Jogja, di sebelah kebetulan saya tinggal di Banguntapan, Pak, berbatasan dengan Bantul samping Kotagede,” ungkap Linda.