
Mengawali acara workshop, diskusi dibuka dengan sambutan dari Dekan Fisipol UGM, Kaprodi S1 DPP Fisipol UGM, dan Ketua KOMAP Fisipol UGM. Dalam sambutannya, ketiga pembicara menyampaikan bahwa acara ini merupakan inisiatif yang cukup baik dalam mengembangkan proses pembelajaran di masa pandemi. Selain itu, terjadinya pergeseran besar dalam dunia politik, atau dikenal dengan istilah negasif menjadikan berbagai ruang yang ada diisi oleh generasi muda, karenanya diskusi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para peserta untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran masing-masing.
Memasuki sesi inti, sharing materi diawali dengan pembuka dari moderator, Dedek Prayudi. Dalam penuturannya, Dedek menyampaikan bahwa isu kelapa sawit merupakan persoalan yang cukup kompleks di Indonesia. Di satu sisi, sektor bisnis ini cukup berkontribusi bagi perekonomian negara namun di sisi lain terdapat persoalan lingkungan yang disebabkan karena keberadaan perkebunan kelapa sawit. Pada kesempatan ini, diskusi akan diselenggarakan dalam dua sesi yaitu pemaparan materi lalu dilanjutkan sesi simulasi perumusan kebijakan.
Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Yoel Yosaphat, mengenai persoalan di ranah perumusan kebijakan. Dalam penuturannya, Yoel menyampaikan bahwa proses perumusan kebijakan menjadi ruang pertemuan antara paradigma teknokratis dan politis, hal ini seringkali mengalami benturan dan karenanya upaya mencapai konsensus cukup sulit dilakukan. Senada dengan Yoel, Rian Ernest menyampaikan bahwa persoalan politis-teknokratis akan saling berbenturan, namun di sisi lain aktor-aktor perumus kebijakan perlu memperhatikan bagaimana melakukan kompromi politik yang baik tanpa mengorbankan kepentingan kelompok tertentu. Menyambung dua pembicara sebelumnya, Trias Fetra dan Dr Nanang berfokus pada persoalan mengenai kelapa sawit. Dalam sesi sharingnya kedua pembicara sepakat bahwa sustainability palm oil di Indonesia perlu memperoleh perhatian dari berbagai kalangan, proses implementasi kebijakan ini juga perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di masyarakat. (/Mdn)