![](https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/18/2023/11/Screenshot-2023-11-14-072606-825x462.png)
Yogyakarta, 1 November 2023─Center for Digital Society (CfDS) UGM bersama Kolaborasi Riset & Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (KORIKA) selenggarakan webinar series Digital Experts Talk #19 bertajuk “AI 101: Potensi dan Implementasi Artificial Intelligence di Berbagai Sektor” pada Rabu (01/11) lewat Live Streaming – CfDS UGM YouTube Channel. Webinar ini sebagai salah satu respon CfDS terhadap perkembangan Artificial Intelligence dalam berbagai bidang dan menghadirkan pembicara dari sektor akademik, pemerintah serta praktisi. Webinar dihadiri oleh Hario Bismo Kuntarto (Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital dan Gim Kemenkominfo RI), Brigitta Ratih E. Aryanti (Head of Government Affairs and Public Policy Google Cloud) dan Afiahayati (Dosen Departemen Ilmu Komputer & Elektronika FMIPA UGM).
Memasuki revolusi yang didorong oleh teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menumbuhkan banyak kajian dari beragam sektor. Artificial Intelligence menurut Afiahayati, mengambil definisi dari Russel dan Norvig, merupakan sistem yang memiliki kemampuan berpikir dan berperilaku seperti manusia serta mengimitasi rasionalitas manusia. Perkembangan hardware, algorithma, hingga data availability meningkatkan posisi AI di berbagai bidang saat ini.
Sebagai perguruan tinggi dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, UGM telah merespon perkembangan AI dengan pengadaan program studi Magister Kecerdasan Artificial (DIKE FMIPA UGM) sejak tahun 2020. Sementara dalam ranah penelitian dan pengabdian, UGM memiliki laboratorium, hasil riset, hingga kerjasama dengan mitra di berbagai sektor.
“Kami telah menerapkan quadruple helix di setiap kegiatan Tridharma PT dengan melibatkan stakeholder lain, seperti pemerintah, industry, akademisi, dan komunitas. Mitra yang saat ini bekerjasama antara lain NVIDIA, EPSINDO, TOYOTA, BPJS Kesehatan, Telkom University dan lainnya,” jelas Afia.
Sementara itu, sebagai perwakilan dari Google Cloud, Brigitta menjelaskan bahwa Google telah menjadi perusahaan berbasis AI sejak tahun 2017. AI telah dimanfaatkan dalam berbagai produk Google seperti Google Workspace. Tidak hanya sebagai alat yang mempermudah aktivitas manusia, kemampuan AI juga dimanfaatkan untuk mengatasi isu sosial hingga pembangunan.
“Google sudah membuat kerjasama dengan sektor pemerintah untuk membuat kebijakan berbasis data dari isu perkotaan, respon bencana, dan meningkatkan produktivitas masyarakat hingga kesehatan.” jelas Brigitta. Diantaranya kerjasama tersebut adalah Project Green Light dengan Dishub DKI Jakarta, Public Alerts dengan BMKG, dan pengembangan vaksin dengan Biofarma.
Hario menyebut bahwa pemerintah saat ini telah melakukan kajian-kajian dan sedang menyusun panduan etik terkait pemanfaatan AI sebagai acuan bagi pelaku industri atau usaha di KBLI 62015. Dalam pemaparannya, gambaran panduan etik ini menganut enam nilai penting yaitu inklusifitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, serta kredibilitas dan akuntabilitas. Pemerintah juga telah mencanangkan Artificial Intelligence dalam stranas (Strategi Nasional) sebagai bentuk komitmen pemerintah yang secara aktif melihat ekosistem perkembangan teknologi dan menetapkan kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Kerjasama beragam sektor dan menumbuhkan ekosistem quadruple helix dalam implementasi Artificial Intelligence perlu terus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. (/dt)