CfDS FISIPOL UGM Selenggarakan Dialog Multisektor, Menilik Potensi dan Implementasi ESG

Jakarta, 31 Oktober 2023─Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM selenggarakan sesi dialog ESG pada Selasa (31/10) di Ashley Hotel Tanah Abang, Jakarta. ESG (Environmental, Social, and Governance) adalah pendekatan kunci yang perlu diperhatikan dalam operasionalisasi perusahaan. Semua bidang industri tidak bisa lepas dari tanggung jawab pada peninjauan aspek lingkungan dan sosial. Banyak industri yang sudah mulai mengadopsi ESG untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang semakin kompleks, guna meningkatkan keberlanjutan bisnis terkait hubungannya dengan masyarakat, komitmen menjaga lingkungan, serta aktualisasi akuntabilitas dan transparansi dalam prakteknya.

Sebagai pusat studi yang berfokus pada dampak teknologi digital terhadap aspek ekonomi dan sosial, CfDS menggarisbawahi pentingnya prinsip ESG untuk dapat lebih banyak dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku industri dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu, penerapan ESG dalam industri menjadi sangat mendesak.

Hadir dalam diskusi, Oktofa Yudha Sudrajad (Lektor Kelompok Kerja Risiko Bisnis dan Keuangan, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung [SBM ITB]). Ia menyampaikan, saat ini, topik seputar ESG kerap dibicarakan dengan beragam definisi. ESG impact menjadi salah satu pertimbangan penting dari sisi profit dan juga social impact. Di Indonesia, penerapan framework ESG yang terstandar masih menjadi tantangan bagi berbagai pihak.

Credit rating sering digunakan karena sudah established. Tapi, terkadang ini bertentangan dengan ESG rating. Kalau kita bicara tentang sustainable finance, ada green financing, ada ethical investing, so many definitions. Tapi, sustainable development mencakup semua. Ketika melihat sisi risetnya, keyword yang masih banyak muncul awalnya adalah CSR, kemudian berkembang menjadi environment,” ujar Oktofa.

Pemerintah telah menyiapkan regulasi dan juga berbagai insentif untuk industri, termasuk sektor teknologi finansial, dalam mengadopsi green investing. Menurut Binsan Siregar (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Kementerian Investasi/BKPM), Kementerian Investasi tengah melakukan beberapa terobosan, seperti perbaikan iklim investasi, membangun sistem Online Single Submission (OSS) untuk platform, dan mempermudah administrasi izin usaha UMKM.

“Namun, kita harus tetap menyesuaikan bagaimana kita mengikuti tren global, seperti isu climate finance dan lainnya. Kita butuh mempelajari bagaimana menghadapi dan mengemas proyek kita dengan memperhatikan investasi berkelanjutan,” imbuh Binsan.

Pengawalan akan penerapan aspek ESG tidak bisa semata-mata dibebankan kepada satu pihak saja. Benchmarking dan framework pengaplikasian, serta evaluasi yang masih minim di Indonesia, menjadi tantangan diskusi mendatang dalam pengkajian indeks ESG dalam industri keuangan. Prinsip ESG berangkat bukan dari governance, tapi kesadaran masyarakat global akan masalah lingkungan, sehingga indikator-indikator yang disusun mengikuti permasalahan yang kompleks dan lintas-sektor.

Penerapan ESG juga mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Binsan menjelaskan bahwa memang ada beberapa insentif yang telah diberikan kepada pelaku usaha yang telah mengimplementasikan ESG, khususnya mereka yang berada di industri ekstraktif. Untuk sektor lain tentunya dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam perencanaan ke depannya, baik insentif dari sisi fiskal maupun non-fiskal, seperti semakin mudahnya berusaha.

Agenda ini sejalan dengan SDGs 11 yakni Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dan SDGs 17 yakni Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.