Yogyakarta, 24 April 2026─Research Center for Politics and Goverment (POLGOV) Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan PUSAD Paramadina, penerbit Marjin Kiri, serta Kurawal Foundation menyelenggarakan forum diskusi sekaligus perilisan literatur bertajuk “Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi”. Agenda pembedahan buku politik ini dilaksanakan pada Jumat (24/4) sore, bertempat di area Selasar Barat FISIPOL UGM.
Penyelenggara menghadirkan empat pakar dari berbagai latar belakang keilmuan dan institusi. Para pemantik diskusi tersebut meliputi Guru Besar Ilmu Politik UGM, Prof. Amalinda Savirani; Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira; perwakilan LKiS dan Koalisi Lintas Isu, Tri Noviana; serta Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Zaenal Arifin Mochtar.
Dalam sesi pemaparannya, Prof. Amalinda menyoroti realitas perpolitikan dewasa ini yang memiliki benang merah kuat dengan rekam jejak pemerintahan di periode sebelumnya. Ia menegaskan bahwa esensi dari buku ini adalah untuk memetakan akar penyusutan ruang gerak sipil yang dirasakan masyarakat hari ini.
“Yang kita alami sekarang yaitu penurunan kualitas demokrasi dan penyempitan ruang sipil itu tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo,” ungkap Linda di hadapan para peserta. Poin ini menjadi pondasi yang kemudian diurai secara tajam lewat berbagai bab di dalam buku tersebut.
Memperkaya lanskap diskusi dari sudut pandang ketatanegaraan, Prof. Zaenal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Prof. Uceng mengemukakan bahwa benih otoritarianisme sesungguhnya telah menubuh dalam struktur tata kelola negara, bahkan merunut jauh sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Otoritarianisme seakan menemukan tempat untuk tumbuh subur ketika oposisi mati. fondasinya dibuat oleh sistem kita sendiri yang memang menyimpan masalah dalam sistem presidensil,” tegas Uceng.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa anatomi sistem presidensial pada dasarnya tidak cocok (fit) jika disandingkan dengan penerapan sistem multipartai. Ketidakselarasan struktur kenegaraan inilah yang pada akhirnya memperbesar peluang dan godaan bagi para pemangku kekuasaan untuk mempraktikkan gaya kepemimpinan yang berwatak otoriter.
Forum ini dirancang agar tidak sekadar menjadi ajang selebrasi peluncuran karya literatur akademis, publik diajak untuk terus merefleksikan dinamika kenegaraan secara utuh dan merawat ruang-ruang kebebasan. Penyediaan ruang dialektika yang berkelanjutan ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam menegakkan keadilan, memastikan terwujudnya kelembagaan negara yang tangguh dan inklusif, serta menjamin kebebasan fundamental warga negara tanpa terkecuali.