Yogyakarta, 18 September 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengawali rangkaian peringatan Dies Natalis ke-71 melalui acara Pembukaan Dies pada Jumat (18/9) dengan mengusung tema “Menavigasi Masa Depan Politik Indonesia, Memperkuat Kewargaan di Tengah Kemunduran Demokrasi”.
Pidato Dies dibawakan oleh Prof. Dr. Amalinda Savirani, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, menyoroti diagnosis bahwa institusi dan proses demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kualitas. Pidato ini menegaskan bahwa pertanyaan yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana sivitas akademika dan warga dapat secara kolektif memperbaiki demokrasi dengan menggeser titik perhatian dari demokrasi yang berpusat pada elite dan pemilu menjadi demokrasi sebagai praktik kewargaan sehari-hari. Ia menggarisbawahi adanya paradoks utama di Indonesia, di mana keberadaan institusi formal demokrasi yang sesungguhnya melimpah ternyata tidak otomatis menghasilkan warga yang berdaya di hadapan kekuasaan.
Untuk mengubah kondisi di mana distribusi kekuasaan tetap tersentral pada elite politik dan berdampingan dengan praktik oligarki tersebut, Prof. Amalinda menyerukan perubahan paradigma yang krusial dalam pendidikan kewargaan. Ia menggarisbawahi,“Kami ingin mengusulkan agar kita bergerak dari civic knowledge (pengetahuan sipil) menuju civic capacity (kemampuan sipil) , dan dari civic capacity menuju civic power (kekuasaan sipil).”
Pemahaman warga ditekankan untuk tak hanya berhenti pada tahap pengetahuan tentang hak dan aturan formal (civic knowledge), melainkan harus terus didorong menjadi kapasitas untuk bertindak (civic capacity), hingga akhirnya bermuara pada kekuatan nyata secara kolektif (civic power) untuk memengaruhi kebijakan publik. Guna mewujudkan daya warga tersebut, Prof. Amalinda memaparkan lima defisit politik kewargaan yang harus segera diatasi, yang meliputi defisit pengetahuan, defisit ruang, defisit organisasi, defisit pengaruh, dan defisit kepercayaan.
“Lima defisit ini tidak berdiri sendiri. Defisit pengetahuan dapat membatasi kemampuan untuk berpartisipasi. Ruang partisipasi yang sempit membatasi kemampuan warga untuk berorganisasi dan menyampaikan kepentingannya. Organisasi yang lemah membuat kepentingan warga sulit menjadi daya tawar. Dan ketika partisipasi berulang kali tidak menghasilkan pengaruh, kepercayaan terhadap institusi dapat terkikis.”
Sebagai langkah perbaikan yang konkret, Prof. Amalinda merumuskan lima strategi penguatan kewargaan. Pertama, upaya membangun kapabilitas literasi politik warga. Kedua, memperluas ruang kewargaan agar masyarakat dapat bernegosiasi dan mengawasi kebijakan. Ketiga, membangun infrastruktur organisasi warga secara kolektif. Keempat, strategi lainnya adalah memastikan bahwa partisipasi dan suara publik (voice) selalu terhubung dengan pengaruh yang memiliki konsekuensi institusional nyata. Terakhir, perlunya membentuk koalisi kewargaan lintas sektor untuk bersama-sama merawat demokrasi. Lebih lanjut, pidato tersebut dengan tegas mengingatkan tanggung jawab Fisipol UGM untuk tidak hanya berhenti menjadi pengamat, melainkan harus berperan aktif sebagai simpul pengetahuan (Civic Knowledge Hub), laboratorium pengetahuan menjadi pengalaman dan kemampuan (Civic Laboratory), merangkul perbedaan sekaligus membangun ruang bersama (Civic Convenor), dan pelindung nilai-nilai demokrasi (Civic Anchor).
Prof. Amalinda mengungkapkan, “Dies Natalis adalah momentum untuk merayakan perjalanan institusi. Tetapi Dies Natalis juga harus menjadi kesempatan untuk memilih arah. Suatu arah yang kami tawarkan secara sederhana adalah mengembalikan warga ke pusat demokrasi. Dengan membangun pengetahuannya: memperluas ruangnya; memperkuat organisasinya; menghubungkan suaranya dengan keputusan; dan, membangun koalisi yang mampu menjaga kekuasaan tetap dapat dipertanggungjawabkan.”
Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi, dalam sambutannya juga turut menggarisbawahi upaya fakultas untuk terus merespons isu demokrasi dan mendiskusikan permasalahan mendasar melalui berbagai upaya seperti kajian, rekomendasi kebijakan, riset, dan diskusi akademik. Beliau mengungkapkan, atas alasan itulah tema Dies Natalis tahun ini dipilih, yakni sebagai pijakan bagi Fisipol UGM untuk mengajak sivitas akademika dan masyarakat luas merefleksikan perkembangan demokrasi Indonesia sekaligus mendiskusikan berbagai tantangan politik yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.
Acara pembukaan dilanjutkan dengan agenda Bincang Alumni yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Hari Edi Tri Wahyu Nugroho (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta), Muhammad Fikri (Global Social Media Strategist, Running Coach & Creative Entrepreneur), dan Desiana Samosir (Direktur Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat ELSAM), dan dipandu oleh Dr. Erda Rindrasih (Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik). Acara ini mengusung tema “Kontribusi Alumni di Tengah Perubahan Politik Indonesia” dan membicarakan tentang perjalanan sebagai alumni Fisipol UGM dalam membangun karir dan berdiskusi mengenai kondisi demokrasi Indonesia dewasa ini pada berbagai sektor. Pembicaraan berjalan dimulai dari refleksi keadaan di masyarakat saat ini dengan apa yang dirasakan oleh tiap pembicara mulai dari aspek gerakan masyarakat sipil hingga digitalisasi.
Melalui perayaan Dies Natalis ke-71 ini, seluruh rangkaian acara diharapkan dapat menjadi momentum yang mempertemukan beragam perspektif untuk memperkuat peran warga, sekaligus menegaskan kembali komitmen Fisipol UGM untuk terus terlibat dalam membaca dan menavigasi perubahan politik di Indonesia.
Adapun, berikut rangkaian Dies Natalis Fisipol UGM mendatang:
- Fisipol Mengabdi di Gunungkidul pada 2-4 Oktober 2026
- Research Week pada 9-13 November 2026
- Pekan Olahraga dan Kesenian Fisipol UGM akan berlangsung pada 21 September-4 Oktober 2026
- Family Gathering 17 Oktober 2026