Yogyakarta, 6 Maret 2024 – Beradaptasi dengan inovasi digital memang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, akses internet dan teknologi artificial intellegence (AI) di Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam sektor publik. Hal ini penting untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja melalui simplifikasi prosedur dan birokrasi. Melalui acara bertajuk “AI Dalam Sektor Publik: Antara Adopsi dan Diskresi” CfDS membuka diskusi interaktif untuk membahas strategi AI untuk sektor publik.
Pemerintah Indonesia menginisiasikan impelementasi AI dalam sektor publik melalui penerbitan surat edaran Menkominfo No 9 Tahun 2023 tentag etika kecerdasan artifisial. Akan tetapi, menurut Hossea Immanuel selaku research assistant CfDS UGM, inisiasi tersebut masih memiliki beberapa tantangan infrastruktur digital yang belum memadai.
“Masih terdapat problematika mengenai realitas implementasi AI di Indonesia, seperti serangan ransomware terhadap pusat data nasional tahun lalu. Tentu ini kontradiktif dengan tujuan penerapan AI,” ungkap Hossea dalam pemaparannya.
Padahal kemampuan AI dalam menganalisis multiple variables secara simultan dalam waktu singkat mampu meminimalisir human error. Dalam konteks layanan infrastruktur digital dalam sektor publik, peningkatan kualitas dan akurasi digital public infrastructure (DPI) menjadi hal utama. Mengingat, DPI merupakan sistem administrasi publik berbasis digital dengan fokus pembangunan pada faktor sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, Indonesia perlu merekonstruksi sistem digital yang aman, interoperabel, yang mampu mendukung integrasi data secara efisien di berbagai sektor publik yang berpondasikan pada konsepsi DPI.
Bagi Hossea, pemerintah harus transparan mulai dari proses pembangunan, persiapan, hingga evaluasi program tersebut. Akuntabilitas tersebut dapat dilakukan melalui inovasi kebijakan yang berbasis monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu juga kolaborasi dengan sektor swasta, institusi akademik, dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI agar selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai publik.
Dengan meningkatkan akuntabilitas publik, maka Indonesia dapat mengambil langkah strategis dalam membangun infrastruktur digital yang aman dan berkelanjutan. Terlebih memastikan bahwa penerapan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif melalui kemitraan masyarakat sipil, Indonesia dapat memanfaatkan AI secara optimal yang berdampak positif bagi sektor publik.