Yogyakarta, 2 Maret 2022─Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM bekerja sama dengan Citizen Engagement, Transparency & Transnational Natural Resource Governance (CitRes) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Politik Transisi Energi dan Krisis Ukraina”. Pemateri yang terdiri dari dosen DPP Fisipol UGM dan peneliti di CItRes dalam kuliah ini menjelaskan tentang sisi politik dari upaya transisi energi Uni Eropa (UE) yang mempengaruhi sikap UE terhadap peristiwa invasi Rusia atas Ukraina sejak Februari lalu hingga saat ini.Dosen DPP, Nanang Indra Kurniawan, menjelaskan bahwa dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan visi Net Zero 2050, UE ternyata membutuhkan suplai gas dari Rusia dan Norwegia untuk memenuhi kebutuhan energi. Dua negara tersebut memiliki peran penting dalam menopang transisi energi UE. Di sisi lain, konsumsi energi masyarakat UE juga semakin tinggi saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, meski produksi renewable energy (energi terbarukan) sudah dikembangkan oleh Eropa, energi itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan energi.
“Eropa berkepentingan untuk mendorong perkembangan ekonomi mereka pascapandemi, namun proses itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada ketercukupan energi. Celakanya, suplai energi itu sebagian besar ditopang oleh Rusia dan Norwegia,” tutur Nanang.
Senada, peneliti CitRes, Tadzkia Nurshafira juga menilai bahwa daya tawar diplomatik Eropa menjadi sangat lemah dalam invasi Rusia atas Ukraina, karena tingkat ketergantungan energi yang tinggi terhadap gas dari Rusia. Menurut Tadzkia, secara garis besar, krisis di Ukraina menunjukkan perbedaan cara mendefinisikan gas. Gas dianggap sebagai alat politik yang berguna untuk meningkatkan daya tawar Rusia dalam konflik Ukraina. Tapi di saat yang sama di UE, terdapat dualisme dalam memandang gas. read more