Yogyakarta, 7 Agustus 2024–Pemerintah Indonesia tengah mengalami dilema berkaitan dengan isu lingkungan dan isu ekonomi. Pasalnya, berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seringkali bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Pada sisi lain, pemerintah juga memiliki komitmen untuk tidak terjebak dalam middle income trap dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Hal ini menjadi dilema karena perekonomian kita masih bertumpu pada industri ekstraktif yang banyak dianggap kontraproduktif terhadap target ENDC,” ucap Hasrul Hanif, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM dalam Konferensi Pers Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) pada Rabu (7/8) di BRIWork Fisipol UGM. Dalam merumuskan solusi atas dilema-dilema tersebut, Hanif menilai bahwa kolaborasi merupakan kunci. Sebab, hal-hal yang berkaitan isu-isu tersebut bersifat lintas sektoral dan melampaui batas-batas yurisdiksi administrasi serta kategori global-lokal.
Berangkat dari persoalan ini, DPP UGM menginisiasi Bulaksumur Roundtable Forum (BRF), sebuah dialog nasional yang akan membahas isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia. BRF sendiri merupakan bagian dari Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS), sebuah inisiatif dari DPP UGM serta Pares yang bertujuan mendorong dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia. “Fokusnya ke isu keberlanjutan dengan dua fokus area, yaitu ekonomi hijau dan ekonomi biru,” jelas Ian Agisti, Program Lead CoPPS.
BRF berperan sebagai jembatan komunikasi antar berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Dialog-dialog yang tercipta diharapkan dapat memediasi perubahan iklim sekaligus dapat menyeimbangkan resiko dan beban di berbagai daerah. Inisiatif ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB ke-10 tentang Berkurangnya Kesenjangan, TPB ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, serta TPB ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.
Adapun BRF akan diadakan pertama kali pada Jum’at (9/8) mendatang dengan fokus pembahasan tentang reorientasi desentralisasi dan otonomi daerah serta pembangunan ekonomi dan tantangannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, BRF akan diadakan secara rutin sebanyak dua kali dalam satu tahun. (/tt)