Yogyakarta, 16 Oktober 2023─Sebagai bagian dari rangkaian acara peluncuran Portal Data Ekstraktif yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, diselenggarakan acara “Extractive Transparency Day: Industri Ekstraktif Menuju Transisi Energi Berkeadilan” pada Senin (16/10). Penyelenggaraan acara tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, yaitu Research Center for Politics and Government (PolGov) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM); Publish What You Pay (PWYP); serta Ide dan Analitika Indonesia (IDEA). Acara diselenggarakan secara luring di Auditorium Mandiri Fisipol UGM.
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, industri ekstraktif masih menjadi tumpuan utama perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, menurut Wawan Mas’udi, Dekan Fisipol UGM, sektor industri ekstraktif masih memiliki banyak tantangan, kendala, dan persoalan dalam pengelolaannya. “Persoalan industri ekstraktif bukan hanya dampak lingkungan, tetapi juga externalities dalam bentuk kerusakan lingkungan yang masih masif, kebijakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang justru menghasilkan suatu curse atau kutukan alih-alih kebermanfaatan,” jelas Wawan dalam sambutannya. Kutukan tersebutlah yang harus diupayakan untuk diminimalisasi. Wawan menyebut bahwa inisiatif transparansi ini merupakan bagian penting untuk mendorong upaya minimalisasi apa yang disebut Wawan sebagai resource curse, yaitu sebuah fenomena dimana sebuah negara tidak makmur meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Binahidra Logiardi, Kepala Divisi CSR Mind Id, juga menekankan mengenai pentingnya transparansi.Transparansi industri ekstraktif tidak dapat dilihat sebagai hasil dari suatu paksaan atau tekanan, tetapi mengenai bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan bisa didorong agar terinternalisasi dalam pengelolaan tambang. “Transparansi membuat kita harus bisa lebih baik. Dengan adanya transparansi, publik bisa tahu mengenai apa yang ingin kita capai dan apa yang sedang kita lakukan,” ungkap Binahidra.
Terkait pengelolaan data, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Menurut Amin Sunaryadi, Ketua Komisi Pengawas Perpajakan, konsep transparansi berarti data dari banyak pihak harus masuk ke dalam suatu sistem database yang dibarengi dengan adanya kontrol terhadap akses. “Seringkali orang-orang tidak detail. Pihak yang relevan dengan data tidak diberi akses, tetapi pihak yang tidak relevan justru diberi akses,” ungkap Amin. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan pengalamannya bertemu dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) yang tidak memiliki akses terhadap data-data mengenai pertambangan yang dilakukan di daerah mereka sendiri. Menurutnya, diperlukan suatu ketelitian untuk mengatur data-data yang masuk, keterkaitan antara data-data yang ada, serta siapa yang bisa mengakses data-data tersebut.
Hasrul Hanif, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, berpendapat bahwa keberadaan EITI dapat membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, serta menjadi basis penting untuk data informasi. Hanif menjelaskan bahwa salah satu perbedaan skema yang dibuat oleh EITI dengan skema lain ada dalam aspek systematic disclosure. Dirinya juga menekankan mengenai pentingnya mendorong skema EITI tak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. “Tidak mungkin kita mendorong procedural justice kalau datanya bersifat asimetris,” tukas Hanif.
Sesi diskusi yang dimoderatori oleh Indah Surya Wardhani, peneliti PolGov UGM, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Diseminasi Kajian “Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI” yang dipaparkan oleh Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia. Diseminasi tersebut juga ditanggapi oleh berbagai pihak; Djoko Widajatno, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association; Sigit, Kepala Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara; Mohammad Arif, Perwakilan Komunitas Desa Towara Kabupaten Morowali Utama; serta Amalinda Savirani, Dosen DPP UGM dan dimoderatori oleh Direktur Eksekutif IDEA Yogyakarta.
Adapun, acara ini juga turut mendukung SDGs 7 yakni Energi Bersih dan Terjangkau. (/tt)