Yogyakarta, 15 Januari 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Sexual Politics in Indonesia: Depolitisasi dan Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia” pada hari ini (15/01). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan pelaksanaan luring di Auditorium Lantai 4 FISIPOL UGM serta diikuti secara daring melalui Zoom. Diskusi ini menjadi ruang akademik kritis untuk membahas relasi antara politik, kekuasaan, dan posisi perempuan dalam sejarah serta praktik demokrasi di Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan Prof. Saskia Wieringa, Guru Besar Emeritus Universiteit van Amsterdam, Ita Fatia Nadia dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia, dan Fina Itriyati, Dosen Sosiologi sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Sana Ulaili dari Forum Cik Di Tiro dan diikuti oleh mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pegiat isu perempuan dari berbagai latar belakang.
Dalam pemaparannya, Prof. Saskia Wieringa menegaskan bahwa depolitisasi perempuan merupakan bagian dari kemunduran demokrasi yang berlangsung secara sistematis. “Sejak sekitar tahun 2010, kita mengalami democratic sliding. Ruang politik perempuan semakin menyempit, sementara dominasi maskulin dalam ruang publik justru menguat,” ujarnya. Ia juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik formal. “Saat ini perempuan di DPR hanya sekitar 22 persen. Tanpa representasi yang kuat, agenda dan pengalaman perempuan terus terpinggirkan dari pengambilan keputusan politik,” tegasnya.
Sementara itu, Ita Fatia Nadia mengulas secara mendalam praktik penghancuran gerakan perempuan melalui kekerasan, stigma, dan penghapusan sejarah, khususnya terhadap Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Ia menjelaskan bahwa Gerwani merupakan organisasi perempuan yang aktif memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak perempuan, namun menjadi sasaran kekerasan politik pasca-1965. Banyak anggotanya mengalami penangkapan, pembunuhan, dan penghilangan paksa, dengan korban ditemukan di berbagai lokasi pembantaian, termasuk sumur-sumur di kawasan Malang Selatan.
Menurut Ita, kekerasan terhadap Gerwani diperkuat melalui konstruksi narasi yang menyesatkan. “Gerwani diframing sebagai perempuan yang brutal, rakus, dan binal. Narasi sadisme seksual ini disebarkan secara luas, padahal berdasarkan laporan otopsi, tuduhan penganiayaan terhadap tentara yang selama ini diberitakan itu tidak pernah terbukti,” ungkapnya. Narasi tersebut kemudian dinarasikan secara masif untuk menyulut kebencian publik dan melegitimasi penyerangan terhadap seluruh komunitas Gerwani.
Lebih jauh, Ita menekankan bahwa praktik tersebut tidak bisa dilepaskan dari pola kekuasaan Orde Baru. Ia menyatakan bahwa pada masa itu demokrasi dibangun di atas maskulinitas dan kontrol terhadap tubuh serta seksualitas perempuan. “Pada masa Orde Baru, demokrasi dibangun di atas maskulinitas dan seksualitas perempuan. Perempuan dijadikan objek politik, sementara suaranya disingkirkan,” ujarnya. Ita juga mengingatkan bahwa tanpa pembelajaran sejarah yang kritis, pola depolitisasi serupa berpotensi kembali muncul dalam konteks politik saat ini. “Pola seperti ini bisa saja terjadi lagi jika struktur dan narasi politik yang maskulin terus dibiarkan,” tambahnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa depolitisasi dan penghancuran gerakan perempuan di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan kekerasan fisik, produksi narasi politik, serta penghapusan ingatan kolektif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi korban, tetapi juga memutus pengetahuan sejarah dan solidaritas perempuan lintas generasi.
Melalui kegiatan ini, FISIPOL UGM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang akademik yang kritis, inklusif, dan berpihak pada keadilan sosial. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik mengenai politik seksual, pentingnya pengakuan sejarah gerakan perempuan, serta pengembangan demokrasi yang berkeadilan gender di Indonesia.