Yogyakarta, 3 Mei 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melalui Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama dan diskusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Dekanat FISIPOL UGM dan dihadiri langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP, MM, M.Ec.Dev., Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Sekda Dr. Yusuf Salim, M.Si., Kepala Bappeda Ferdinand Rumsowek, AMK., S.Kes., serta jajaran kepala dinas lainnya. Dari pihak FISIPOL UGM, turut hadir Dekan Dr. Wawan Masudi, Prof. Dr. Gabriel Lele, Dr. Arie Ruhyanto selaku Direktur PPKK, serta sejumlah peneliti PPKK lainnya.
RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2025–2029 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi dokumen strategis dan instrumen politik pembangunan jangka menengah yang akan menentukan arah prioritas daerah selama lima tahun ke depan. Melalui diskusi intensif yang berlangsung dalam kegiatan ini, para pemangku kepentingan membahas secara mendalam penajaman visi, misi, dan program prioritas kepala daerah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan teknokratik dan visi kepemimpinan daerah. Dalam kerja sama ini, PPKK FISIPOL UGM akan bertindak sebagai mitra pendampingan yang berkelanjutan dalam menyusun dokumen RPJMD yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.
Inisiatif kolaboratif ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, yang menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik. Selain itu, penyusunan RPJMD yang melibatkan mitra akademik secara aktif mencerminkan praktik SDG 17: Partnerships for the Goals, karena memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan kebijakan yang berdampak nyata. Tak kalah penting, arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD diharapkan mendukung SDG 1: No Poverty dan SDG 10: Reduced Inequalities, dengan menghadirkan program-program berbasis keadilan sosial dan pembangunan yang merata di wilayah Raja Ampat. Melalui sinergi akademik dan kebijakan ini, FISIPOL UGM dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menunjukkan komitmen kolektif dalam membangun masa depan daerah yang produktif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.