Jakarta, 30 Juli 2020—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) sekaligus ASEAN Economic Council (AEC) Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (STORMEA) dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Nasional”. Di dalam FGD ini, Kemenko Perekonomian RI mengundang Ketua Pusat Studi ASEAN (PSA), Fisipol, UGM, Dafri Agussalim sebagai salah satu pembicara. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Netty Muharni, menjadi moderator sekaligus pembicara dari Kemenko Perekonomian RI di acara yang diikuti oleh 55 peserta ini.
Netty membuka FGD yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom ini dengan tiga pokok pembahasan. Pertama, penjelasan singkat tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kedua, penjabaran terkait implementasi MEA di Indonesia. Ketiga, pemaparan terkait STORMEA. Netty mengatakan, Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan MEA (AEC) memiliki kewajiban untuk mengawal implementasi MEA di Indonesia dengan berbagai tahapan yang telah disepakati untuk mendukung tercapainya Cetak Biru MEA 2025. “Kemenko Perekonomian diberi mandat untuk memantau pemenuhan komitmen, implementasi dan pemanfaatan kerja sama ASEAN, serta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pembina sektor,” tutur Netty.
“STORMEA menjadi satu hal yang wajib dilakukan dan selalu ditingkatkan untuk menjamin implementasi MEA lebih baik di masa mendatang,” kata Netty. Ia mengatakan, STORMEA merupakan sistem monitoring laporan capaian prioritas tahunan yang dibangun berbasis web. Hasil pemantauan STORMEA akan menjadi laporan Menko Perekonomian selaku AEC Indoensia kepada Presiden. Selain itu, STORMEA berfungsi untuk menyederhanakan proses bisnis, mengintegrasikan seluruh data implementasi MEA di Indonesia, serta memberi informasi manfaat MEA bagi Indonesia.
FGD dilanjutkan oleh Ketua PSA UGM yang menyampaikan materi tentang peran PSA dalam pengembangan dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Menurutnya, UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan peluang dan menjadi “pemain” penting dalam MEA. UMKM, imbuh Dafri, merupakan sektor prominen atau menonjol di kawasan Asia yang terbukti menunjang perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang. “Sayangnya, tidak jarang negara mengabaikan inisiatif ekonomi berdikari ini,” tutur Dafri.
Dafri menyampaikan bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM terbukti “tahan banting” terhadap krisis. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih memperhatikan UMKM yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun di Indonesia. UMKM Indonesia, kata Dafri, menghasilkan lapangan pekerjaan dan pendapatan primer maupun sekunder bagi penduduk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dafri mengatakan, baru delapan persen atau sekitar 3,79 juta UMKM yang memanfaatkan platform daring. “Padahal, digitalisasi pemasaran produk penting bagi pengembangan UMKM,” jelas Dafri.
Dalam menghadapi MEA, Dafri menjelaskan beberapa strategi dan rekomendasi pengembangan UMKM di Indonesia. Pertama, meningkatkan daya saing global mulai dari memetakan potensi ekspor komoditas unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga perbaikan infrastruktur dan energi. Kedua, akses pembiayaan dan legalitas, salah satunya keringanan pajak UMKM. Ketiga, meningkatkan fungsi dan sinergi kelembagaan, baik antar pemerintahan, lembaga daerah, dan organisasi terkait. Keempat, merancang dan meningkatkan promosi dengan memanfaatkan pasar digital (digital marketplace). Kelima, monitoring atau pengawasan terkait regulasi ekspor-impor serta kepatuhan pelaku UMKM terhadap peraturan dan standar kualitas MEA. “Isu pemberdayaan perempuan dan urgensi penerapan e-commerce juga perlu diperhatikan untuk mengembangkan UMKM,” ungkap Dafri.
“Melalui kajian-kajian mendalam terhadap persoalan yang dihadapi serta keunggulan yang dimiliki oleh UMKM, PSA dapat menyokong upaya pemerintah mengembangkan UMKM,” jelas Dafri. Menurut Dafri, perlu kerjasama yang lebih terlembaga antara PSA di berbagai universitas di seluruh Indonesia dengan Kemenko Perekonomian. Dafri menambahkan, upaya tersebut bertujuan untuk menghasilkan penelitian ilmiah kritis dan meningkatkan posisi serta kontribusi Indonesia di ASEAN, sebagaimana tujuan PSA UGM. Melalui tagline “Bringing ASEAN closer to you”, PSA UGM berupaya mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai proses regionalisasi ASEAN.
Salah satu peserta FGD, Fadhil Haidar Sulaeman dari PSA UGM bertanya tentang rencana Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Netty menjawab bahwa satgas tersebut menggabungkan beberapa komite, salah satunya komite persiapan pelaksaan MEA. Netty menambahkan, STORMEA mendukung pelaksanaan salah satu tugas Menko Perekonomian. “STORMEA ini merupakan inisiasi yang baik dan berpeluang untuk dimutakhirkan dengan teknologi artificial intelligent (kecerdasan buatan) dan machine learning supaya dapat menampilkan data yang realtime dan berkelanjutan,” komentar Muhammad Diaz Kurniawan, peserta FGD dari PSA UGM. (/NIF)