Yogyakarta, 23 April 2026─Program Studi Magister dan Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) FISIPOL UGM menyelenggarakan seminar dan diskusi buku bertajuk “Meninjau Dinamika Desentralisasi di Indonesia dan Diskusi Buku: Teori dan Regulasi Otonomi Daerah”. Forum akademik yang terbuka untuk umum ini berlangsung di Auditorium Lt. 4 FISIPOL UGM pada Kamis (23/4) pagi.
Evi Sukmayeti, S.IP., MPA., mahasiswa S3 MKP yang bertindak selaku moderator, membuka acara dengan menyoroti keresahan yang muncul di lapangan terkait praktik desentralisasi pemerintahan saat ini. “Para praktisi menyebutkan bahwa saat ini yang dirasakan adalah transfer urusan bukan kewenangan. jadi dikasih tugas tapi tidak dikasih kewenangan untuk memutuskan. sehingga rasa-rasanya apa yang kita khawatirkan di departemen MKP bahwa yang terjadi saat ini adalah resentralisasi,” jelas Evi.
Acara ini secara khusus mendiskusikan sejarah otonomi daerah dan desentralisasi melalui konsep-konsep yang dituangkan dalam 18 bab buku berjudul Buku “Teori dan Regulasi Otonomi Daerah” karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., Guru Besar Universitas Terbuka. Apabila sejarah dikatakan terus berulang, maka telaah akademis dalam bukunya dapat digunakan untuk menavigasi bagaimana otonomi dan desentralisasi akan berjalan ke depan. Lebih lanjut, ia menyoroti makna fundamental dari kemandirian daerah.
“Dalam Otonomi adalah badan hukum yang berbasis komunitas dan berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki kebebasan,” ungkapnya. Meski demikian, kebebasan yang dimiliki sebuah daerah otonom tetap terikat dan berlandaskan pada undang-undang yang membentuknya.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar MKP UGM, Prof. Dr. Agus Pramusinto, turut memberikan pandangannya. Ia memberikan pelajaran berharga bahwa otonomi daerah tidak perlu ditakuti, melainkan justru harus dijadikan upaya strategis untuk merawat kesatuan. Diskusi ini semakin komprehensif dengan kehadiran Wali Kota Yogyakarta sekaligus mantan Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo. Berangkat dari pengalamannya sebagai kepala daerah, ia menyampaikan harapannya terkait arah kebijakan otonomi daerah agar tidak lepas dari tujuan utamanya.
“Otonomi perlu diperkuat korelasinya dengan kesejahteraan, identifikasi variabel 2 otonomi yang berkolerasi kuat terhadap kesejahteraan, sehingga melalui otonomi ditemukan kebijakan yang spesifik bagi daerah. Jangan one fits for all (satu kebijakan untuk semua),” papar Hasto.
Melalui forum akademik ini, FISIPOL UGM terus berkomitmen menyediakan ruang dialektika untuk mengawal jalannya kebijakan publik yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap tata kelola desentralisasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya institusi perumusan kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel, guna memastikan pemerataan kesejahteraan dapat dirasakan di seluruh daerah tanpa terkecuali.