Yogyakarta, 7 April 2020 – Pada serial diskusi ketiga, acara yang dilaksanakan mengangkat topik “Komunikasi Publik Masa Krisis COVID-19”. Pada sesi ini, pematik diskusi berasal dari Departemen Ilmu komunikasi Fisipol UGM yaitu Prof. Dr. Hermin Indah W dan Dr. Kuskridho Ambardi. Acara ini juga dimoderatori oleh Dosen Departemen Ilmu Komunikasi yaitu Ms. Gilang Desti Parahita, SIP, M.A.
Sebagai upaya memahami dinamika respon dan tata kelola krisis COVID-19 serta memberikan masukan kepada berbagai stakeholder, Fisipol UGM menyelenggaran serial diskusi bertajuk “Penanganan Krisis COVID-19” yang dilaksanakan melalui platform webex meeting. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak enam kali dengan topik yang berbeda-beda pada setiap pelaksanaannya. Acara yang berlangsung mulai jam 10.00-11.30 WIB ini dilaksanakan dalam dua sesi diskusi. Pada sesi pertama, acara dimulai dengan pemaparan dari pematik diskusi, dan dilanjutkan dengan sesi interaktif atau tanya jawab dengan peserta diskusi.
Pada sesi pertama, materi mengenai komunikasi publik masa krisis covid-19 disampaikan oleh Prof. Dr. Hermin Indah W. Dalam pemaparannya, Prof Hermin memulai diskusi dengan menjelaskan perspektif komunikasi publik di masa krisis COVID-19 menggunakan framing teori processing information. Dalam penjelasannya, prof Hermin mengatakan bahwa terdapat pergeseran kode informasi dari COVID-19. Pada esensinya COVID-19 berada dalam kode Kesehatan, namun karena telah membesar sebagai suatu pandemic, kode informasinya mengalami multicode. Hal tersebut berimplikasi pada pemrosesan informasi yang berdimensi ganda, sehingga harus ditemukan formula yang tepat dalam pemrosesan informasi yang bersifat multikode tersebut. Selanjutnya, penjelasan Prof Hermin bebicara mengenai karakter komunikasi public pada situasi pandemic. Dalam hal ini, terdapat tiga karakter komunikasi yaitu, komunikasi resiko, komunikasi krisis, dan komunikasi emergency. Pada akhir pemaparannya, Prof Hermin mengatakan bahwa diperlukan integrasi antara komunikasi resiko dan komunikasi krisis pada level emergency.
Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh pematik diskusi yang kedua yaitu, Dr. Kuskridho Ambardi. Dalam materinya yang berjudul “Merebut Kembali Kendali Aliran Informasi”, Dr.Kuskridho menjelaskan betapa pentingnya data yang lengkap dan terbuka untuk informasi tentang COVID-19. Dalam hal ini, situasi yang terjadi dalam komunikasi publik justru terdapat defisit kredibilitas dan defisit kepercayaan. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan yang disampaikan oleh kepala pusat informasi BNPB yang mengatakan bahwa lembaga tersebut belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan terbuka. Hal tersebut berimplikasi pada keraguan publik Ketika informasi data mulai dibuka. Selanjutnya, Dr. Kuskridho juga menyampaikan bahwa, keberadaan data merupakan salah satu hal yang penting bagi publik. Dalam hal ini, data memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi strategis dan fungsi simbolik dimana keduanya berkaitan dalam pemembangunan kepercayaan publik. Pada akhir pemaparan materinya, Dr. Kuskridho menyampaikan catatan kesimpulan bahwa keberadaan komunikasi dan kebijakan dalam upaya penanganan suatu masalah merupakan suatu hal yang cukup penting untuk saat ini.
Pada sesi selanjutnya, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab antusiasme peserta terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta diskusi. Karena adanya keterbatasan waktu, pada sesi ini hanya terdapat enam pertanyaan yang dijawab oleh para pematik diskusi. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik dari peserta yaitu mengenai bagaimana keberadaan desentralisasi informasi dalam situasi pandemi. Dalam merespon pertanyaan tersebut, kedua pematik diskusi mengatakan bahwa, untuk informasi mengenai health communication, baiknya menggunakan sentralis communication. Hal ini karena dalam desentralisasi komunikasi, data sangat berisiko terfragmentasi sehingga yang diperlukan pada tahap selanjutnya yaitu menarasikan data dalam target yang berbeda-beda.
Pada akhir sesi, kedua pematik diskusi memberikan closing statement sebagai rekomendasi bagi pemerintah. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan bagi pemerintah diantaranya perlunya satu sistem informasi yang lebih terkoordinasi dan terkonfirmasi. Selain itu, diperlukan pula integrasi atau penataan ulang dalam komunikasi publik. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang diperlukan publik bagi pemenuhan insting survival mereka. (/Mdn)