Tribun Jateng membuka lowongan sebagai gatekeeper social media dengan jobdesc sebagai berikut:
1. Mengelola socmed Tribun Jateng
2. Menerjemahkan konten berita
3. Melakukan reportase langsung melalui live tweet
Persyaratan:
1. Pendidikan terakhir D3/S1
2. Bisa berbahasa Inggris
3. Memahami kaidah dasar jurnalistik
4. Menguasai socmed
5. Bersedia diturunkan ke lapangan sewaktu-waktu
5. Fleksibel dan mampu bekerja dalam tim.
Selasa (27/10) sore, diskusi oleh Magister Administrasi Publik (MAP) Corner-Club kembali digelar. Diskusi rutin diadakan setiap minggu di pojok lobby MAP UGM. Kali ini, diskusi bertajuk RPP Pengupahan & Buruh Murah. Topik ini dipilih menanggapi isu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan tenaga kerja yang menuai kontra dari kalangan tenaga kerja itu sendiri. Pada hari yang sama, sebelum diskusi terlaksana, rupanya RPP telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
ARuPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam), sebuah LSM di Yogyakarta bergerak di bidang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup membutuhkan seorang Staf Administrasi&Personalia.
Syarat:
Program Beasiswa ini akan diberikan kepada para mahasiswa/i yang terpilih melalui tahapan seleksi penulisan karya tulis.
Hadiah Beasiswa
Syarat Peserta
Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas (MIGAS) di Indonesia acapkali menimbulkan polemik. Pengelolaan isu MIGAS juga memiliki kecenderungan lebih banyak dibahas dalam kerangka efisiensi rantai produksi, rantai perdagangan dan kenyamanan investasi. Padahal perlunya kejelasan dan kesepakatan tata kelola tidak melulu soal hal itu. Dalam hal ini pengelolaan MIGAS harus efisien, adil dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Di sisi yang lain isu MIGAS juga seringkali terkendala dengan kentalnya nuasa elitis dalam pengelolaanya. Karena vitalnya isu MIGAS ini bagi Indonesia, perlunya mendorong reformasi tata kelola agar dan sesuai dengan tujuan semula sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.
Satria Aji Imawan
Alumnus Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada
Reformasi birokrasi terus bergeliat. Tidak main-main, landasan hukum berupa pengesahan UU ASN No 5 tahun 2014 dijadikan acuan. Niatnya mulia. Melalui UU ASN, diharapkan para ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien dan stratejik. Disamping itu, UU ASN disahkan sebagai pengganti UU nomor 8 tahun 1974 dan UU nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Berbeda dengan UU sebelumnya, UU ASN mengatur aparatur negara agar memiliki kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan berbudaya kerja tinggi sehingga memperoleh kepercayaan publik. Perubahan peraturan perundangan menimbulkan pertanyaan: mungkinkah UU ASN merubah stigma kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?
Sehubungan kerjasama Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) dengan PT. Sumber Segara Primadaya PLTU. Dibutuhkan Tenaga Kontrak Community Development Officer di wilayah pengembangan masyarakat PT. Sumber Segara Primadaya PLTU – Cilacap. Community Development Officer akan bekerja Selama 10 Bulan. Community Development Officer yang dibutuhkan berasal dari Lulusan Jurusan PSdK/ Sosiatri FISIPOL UGM dengan ketentuan lulusan S1dan S2 (fresh graduate) atau minimal memilili Surat Keterangan Lulus, dengan melampirkan:
Pada Tahun Ajaran 2015/2016 PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk memberikan penawaran beasiswa kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mohon untuk memperhatikan syarat-syaratnya dengan seksama.
Sabtu (10/10) pagi, FISIPOL UGM bekerjasama dengan Dialog Empati Edukasi Perdamaian (DEEP) Yogyakarta, DEEP Network dan Global Reconciliation menyelenggarakan Konferensi Internasional bertajuk Towards an Empathic World yang bertempat di Ruang Seminar Timur Lantai 2. Konferensi yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Dies Natalis ke-60 FISPOL UGM. Selama dua hari tersebut konferensi yang dihadiri oleh mahasiswa, aktivis dan orang peduli terhadap pembangunan perdamaian yang akan membahas mengenai dua isu penting tentang edukasi dan kesehatan dalam konteks meningkatkan empati di dalam masyarakat.
Munculnya RUU Kebudayaan mulai menimbulkan kontroversi di masyarakat terutama dikalangan seniman dan pegiat kebudayaan. Ada yang berpendapat bahwa RUU Kebudayaan tidak diperlukan sebaliknya ada yang menimbang RUU ini penting lantaran saat ini kebudayaan mulai diserang dari berbagai sisi. Selain itu, perdebatan mengenai RUU Kebudayaan yang mengemuka di media massa cenderung terjebak pada pasal-pasal kontroversial salah satunya perlindungan terhadap rokok kretek yang dinilai sebagai bagian dari warisan kebudayaan. Lebih daripada itu, RUU Kebudayaan ini dinilai tidak mampu membaca zaman dan cenderung menganggap kebudayaan sebagai sebuah benda bukan sebagai sebuah proses berbudaya.
