Yogyakarta, 28 Maret 2024—Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Agustus 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik kembali bersiap untuk menentukan pilihannya. Forum Election Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM mengundang langsung perwakilan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar pada Senin (25/3) untuk melihat sejauh mana persiapan partai politik menghadapi Pilkada 2024.
“Acara ini terselenggarakan berkat kerja sama antara DPP UGM dan Tribun Jogja, di mana kita sama-sama merancang bahwa acara ini tidak hanya sebatas kebutuhan akademik saja. Melainkan ada kebutuhan yang sifatnya advokatif. Bagaimana caranya kelas menengah terdidik bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath Bagus Panuntun, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, sekaligus Tim Election Corner UGM.
Kuliah umum terbuka ini digelar untuk melihat bagaimana partai politik melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan tentunya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Keempat partai sama-sama memiliki ambisi kuat untuk melancarkan pemenangan terhadap Pilkada Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, baik PSI, Gerindra, PKS, maupun Golkar menyusun strategi efektif dalam memperoleh suara masyarakat. Menurut Sekretaris DPD Partai Gerindra, Nur Subiyanto, partainya sangat memerhatikan potensi internal dan eksternal. Setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju.
“Kalau bicara strategi tentu kita bicara potensi. Kita memiliki potensi internal, kemudian kita juga memetakan daerah-daerah mana saja yang ingin kita kuasai. DIY itu kalau jumlah penduduknya kecil, dibanding Sleman maupun Bantul. Tetapi mungkin DIY ini seperti DKI, seperti Jakarta. Meskipun wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, tetapi di situ adalah sentra,” papar Subiyanto. Ia menambahkan, Pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.
Johannes Serang Keban, DPD Golkar DIY turut menyampaikan strategi Partai Golkar dalam menjaring kandidat politik. Ia menyampaikan, partai politik merupakan aspek penting dalam merancang pembangunan. Oleh karena itu, Partai Golkar cukup selektif dalam memilih kandidat untuk maju ke Pilkada 2024. “Pertama, harus melihat calon-calon itu memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama atau tidak dengan partai kita dalam memajukan sebuah daerah. Itu menjadi penting, bukan hanya sekedar duduk, tapi apakah kinerja dia sejalan dengan arah strategi partai,” jelasnya.
Serupa tapi tak sama, Boedi Dewantara, Anggota DPRD DIY Fraksi PKS menyebutkan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah sistem partai politik itu sendiri. Penjaringan calon harus dilakukan secara modern, berimbang, dan rasional. Fraksi PKS memerlukan calon yang kuat dan berani, untuk dapat melakukan perubahan sekaligus memperjuangkan demokrasi. “Jadi tidak hanya sekedar orang yang kuat, tetapi dia mampu untuk bersebrangan dengan eksekutif, dan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau di Yogyakarta, saya kira dia harus mengerti apa itu keistimewaan DIY,” tutur Boedi.
Peran anak muda dalam Pemilu 2024 telah terbukti memberikan pengaruh yang luar biasa. Wakil Ketua DPW PSI DIY, Risa Karmida menjelaskan, perhatian masyarakat hanya terfokus pada presiden saja, tidak mengenal pemimpin daerahnya sendiri. “Kita melihat anak muda ini banyak yang apatis, tidak tahu siapa yang dicoblosnya. Padahal milenial dan gen z ini yang nantinya akan mendominasi. Jadi kalau bicara strategi partai politik kami, kami ingin mendekatkan diri pada masyarakat, supaya lebih mengenal pemimpin daerahnya,” kata Risa.
Kendati demikian, keempat perwakilan partai sama-sama setuju bahwa pencalonan Pilkada yang baik adalah menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan calon yang diajukan. Hal ini adalah strategi bersama agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata. Harapannya, calon yang diajukan oleh partai merupakan bakal kandidat pemimpin daerah yang siap dan mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. (/tsy)