Yogyakarta, 17 Juni 2026—Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (PPKK FISIPOL UGM) telah meluncurkan program diklat yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan puskesmas.
Diklat ini dianggap strategis karena laporan keuangan BLUD merupakan piranti utama untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban publik di bidang pelayanan kesehatan dasar. Dengan pemahaman yang mumpuni atas standar akuntansi BLUD.
Selain laporan keuangan, para peserta juga akan dibekali berbagai pengetahuan seperti peningkatan kualitas manajemen dan regulasi BLUD Puskesmas. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa ASN siap menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan dalam pelayanan kesehatan publik.
Dr. Pradhikna Yunik Nurhayati menekankan pentingnya aspek finansial dalam mencapai Primary Healthcare (PHC) untuk BLUD Puskesmas. “Kalau kita mau memenuhi perspektif primary healthcare yang saat ini disepakati secara global, mau tidak mau aspek finansial itu menjadi penting,” ujarnya. Hal ini menyoroti keterkaitan antara pengelolaan keuangan dan penyampaian layanan kesehatan yang berkualitas.
Kegiatan pelatihan direncanakan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, tanggal 17–19 Juni 2026, bertempat di Seminar Timur FISIPOL UGM, Yogyakarta. Selain pemaparan materi teknis, peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan lapangan sebagai sarana studi banding guna memperkaya wawasan praktik pengelolaan BLUD yang telah berjalan baik.
Program ini sejalan dengan agenda besar pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Penguatan kompetensi teknis ASN di bidang keuangan daerah bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Diklat ini diharapkan dapat mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Dengan meningkatkan keterampilan ASN, Pemerintah Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk menciptakan sistem penyampaian layanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Lebih jauh lagi, inisiatif ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas. Dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan kepada ASN, program ini berkontribusi pada pengembangan modal manusia secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Sebagai kesimpulan, program diklat BLUD yang diselenggarakan oleh PPKK FISIPOL UGM merupakan langkah signifikan menuju peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan ASN di Sarolangun. Dengan fokus pada akuntabilitas dan pengembangan kapasitas, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat secara efektif memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya sambil mematuhi prinsip transparansi dan tanggung jawab publik.