[PRESS RELEASE] Kuliah Umum Bersama: Evaluasi Pilkada Serentak 2024 dari Perspektif Politik dan Sosiologis

Yogyakarta, 25 Februari 2025 – Pilkada Serentak 2024 kini memasuki babak baru pasca pelantikan 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 dan Retret Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada 21-28 Februari 2025. Dari perspektif akademik, Pilkada Serentak masih menyisakan kritik mengenai praktik demokrasi yang mengikuti trend pola praktik demokrasi nasional. Berbagai isu seperti dominasi oligarki, netralitas aparatur, polarisasi politik, minimnya kompetisi sehat, serta kendala regulasi dan logistik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, Pilkada Serentak juga memperlihatkan praktik politik identitas, polarisasi sosial, rendahnya partisipasi, serta maraknya politik uang dan klientelisme.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP UNHAS) berkolaborasi dalam penyelenggaraan Kuliah Umum Bersama. Forum akademik ini mendiskusikan Pilkada Serentak 2024 dari dua sudut pandang, yaitu Ilmu Politik dan Sosiologi, dengan mendiskusikan praktik Pilkada serentak secara nasional namun tidak meninggalkan konteks lokal di Jawa dan Sulawesi Selatan.Kuliah umum ini menghadirkan para ahli di bidang politik dan sosiologi dari kedua universitas, yaitu: Dr. Rer. pol. Mada Sukmajati (FISIPOL UGM), Dr. Arie Sujito (FISIPOL UGM), Prof. Dr. phil. Sukri, M.Si. (FISIP UNHAS), dan Dr. Sawedi Muhammad, M.Si. (FISIP UNHAS). Adapun moderator dalam acara ini adalah Nur Azizah, M.Sc. dari FISIPOL UGM.Forum ini menyoroti sejumlah isu penting terkait Pilkada, penguatan demokrasi, dan tata kelola pemerintahan pasca Pilkada, antara lain:

1. Pentingnya Penguatan Keterampilan Politik Programatik

Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya keterampilan politik programatik para pemimpin daerah. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki peluang untuk memanfaatkan retret kepala daerah guna memperkuat kapabilitas mereka dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan berbasis program. Forum diskusi ini juga mendorong pemerintah pusat untuk memanfaatkan momentum retret kepala daerah sebagai konsolidasi dalam rangka memperkuat sinergi pusat-daerah tanpa terjebak dalam pencitraan untuk hal-hal yang tidak substantif dan upaya resentralisasi yang berpotensi membatasi inovasi di tingkat lokal.

2. Pentingnya reformasi partai politik, lembaga kepartaian, dan kelembagaan penyelenggara serta pengawas pemilu.

Reformasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terus terjadi saat pemilu, termasuk saat penyelenggaraan Pilkada. Hal ini karena berbagai tantangan yang dibahas di atas terus terjadi dalam setiap gelaran pemilu, termasuk Pilkada, sehingga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem dan mekanisme yang mengatur politik elektoral di Indonesia.

2. Pentingnya Kontrol Publik dalam Menjaga Kualitas Demokrasi

Partisipasi publik yang aktif merupakan kunci dari upaya mendorong kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mencegah depolitisasi isu-isu publik. Demokrasi bukan sekadar mekanisme prosedural, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengawal isu-isu strategis melalui diskusi yang sehat. Oleh karena itu, keterampilan politik dalam mengelola isu publik menjadi penting untuk meminimalisir agar perdebatan publik tidak selalu diarahkan ke ranah hukum yang justru membatasi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah. Tidak kalah penting, forum juga mengingatkan tentang pentingnya mengelola ruang dialog antara masyarakat yang berbeda pilihan politik.

4. Tantangan Oligarki dan Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah

Absennya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang oligarki dan politik dinasti dalam pemilu telah memperkuat dominasi kelompok elit dalam Pilkada. Hal ini mencerminkan realitas dimana kekuasaan diwariskan dan dimanfaatkan untuk kemenangan kandidat. tertentu Situasi sulit ini memperlihatkan dilema demokrasi yang, di satu sisi, menuntut keterbukaan politik, masyarakat sipil yang semakin cerdas dan inklusif, tetapi di sisi lain, praktik demokrasi juga turut mereproduksi eksklusivitas dalam proses pemilihan kepala daerah dandalam distribusi kekuasaan.

Di tengah berbagai isu dan tantangan Pilkada, forum ini menegaskan pentingnya diskusi lebih lanjut untuk mendorong lahirnya ide-ide kritis dan gerakan kewargaan aktif (active citizenship) dari generasi muda terutama dari mahasiswa sebagai garda depan gerakan masyarakat sipil yang berasal dari kampus.Sebagai pembuka semester, forum ini diharapkan memberikan wawasan baru, mendorong diskusi kritis dan kerja sama lanjutan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kedua universitas penyelenggara.

Relevansi Pilkada dengan SDGs

Pilkada bukan hanya menjadi proses pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa aspek utama yang berkaitan dengan Pilkada meliputi:

1. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat): Pilkada Serentak mendukung pemilu yang damai, transparan, dan partisipatif.
2. SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan): Meningkatkan keterwakilan kelompok marginal dan mengurangi disparitas wilayah.
3. SDG 5 (Kesetaraan Gender): Mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan yang responsif gender.
4. SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): Menguatkan literasi politik dan demokrasi di masyarakat.