Yogyakarta, 4 Mei 2023─Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DMKP Fisipol UGM) menggelar Stakeholder Forum bertajuk “Strategi Komunikasi dalam Meredam Gejolak Internal dan Rebranding Pasca Kasus Indikasi TPK di Kementerian Keuangan melalui New Media” pada Kamis (4/5) melalui Zoom Meeting. Dalam seri pertama forum tersebut, DMKP menghadirkan sejumlah pembicara dan narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Leni Nurlaeni, Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi, Biro KLI, Kemenkeu; Nico Aditia, Kepala Subbagian Riset dan Audit, Biro KLI, Kemenkeu; serta Fitria Kurniawati, Plt. Kepala Subbagian Publikasi Elektronik, Biro KLI, Kemenkeu; dan dimoderatori oleh Wardatur Masykuroh, mahasiswa Magister MKP.
Akhir-akhir ini, Kementerian Keuangan sedang ramai dengan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK). Indikasi kasus tersebut mengejutkan masyarakat sehingga menciptakan kehebohan, bahkan bagi pihak internal Kementerian Keuangan pula. Merespons hal tersebut, forum ini diselenggarakan untuk menilik strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam menangani krisis yang terjadi untuk merestorasi kepercayaan masyarakat serta menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja Kemenkeu sendiri.
Leni menyebut bahwa krisis yang sekarang terjadi merupakan pengulangan dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, terdapat faktor Media Baru yang cukup signifikan hingga isu berkembang sangat cepat dan mendapat atensi yang luas. “Kami merespons semua isu dengan cepat, tepat, dan lengkap,” ujar Leni ketika menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam strategi komunikasi Kemenkeu. Selain itu, strategi komunikasi juga menggunakan prinsip kolaboratif karena tidak hanya melibatkan tim komunikasi Kemenkeu, tetapi seluruh bagian, bahkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, turut memberi arahan langsung mengenai strategi komunikasi krisis yang harus dilakukan.
Terdapat beberapa tindakan yang Kemenkeu ambil dalam upaya menangani krisis. Dalam hal komunikasi krisis, Nico menyebutkan bahwa respons Kemenkeu meliputi konferensi pers, siaran pers, klarifikasi terhadap pernyataan di media yang kurang tepat, aktivasi media sosial, hingga aktivasi employee advocacy dengan melibatkan para staf Kemenkeu. Nico menganggap upaya-upaya yang dilakukan berhasil menurunkan sentimen negatif yang beredar di media sosial. Namun, Nico juga menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti isu sudah selesai. Oleh karena itu, Kemenkeu akan tetap mempertahankan upaya-upaya untuk menjaga isu agar tidak berkembang. Selain itu, Kemenkeu akan terus meningkatkan komunikasi internal serta memperhatikan stakeholder expectation.
Lebih lanjut, Fitria menjelaskan mengenai pengelolaan media sosial Kemenkeu yang selama ini mengusung pesan “Kemenkeu Tepercaya”. Fitria juga menyebut bahwa narasi yang dibangun selama krisis meliputi sikap tegas Kemenkeu, penjelasan dan fakta terkait kasus, manfaat APBN serta layanan Kemenkeu yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak hanya disampaikan oleh satu pihak, tetapi melalui akun media sosial institusi Kemenkeu RI, Key Opinion Leader seperti Sri Mulyani dan Yustinus Prastowo (Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis), Unit Eselon 1, employee advocacy, bahkan juga bekerja sama dengan kementerian lainnya.