Yogyakarta, 3 Maret 2025 – Festival Ajisaka, acara tahunan yang digagas oleh mahasiswa, kembali menunjukkan komitmennya dalam menggaungkan isu keberlanjutan. Menjelang penyelenggaraan Festival Ajisaka 2025, panitia menggelar roadshow ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Roadshow ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk turut berpartisipasi mencari ide-ide solutif untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi yang saat ini kurang mengendahkan aspek keberlanjutan lingkungan.
SDGs 5: Gender Equality
- Pendaftaran dan pengumpulan karya: 1 Maret 2025 – 23 April 2025
- Penjurian karya: 23 April 2025 – 12 Mei 2025
- Candradimuka: 24 – 25 Mei 2025
Festival Ajisaka akan menyelenggarakan serangkaian bedah karya, pameran, dan diskusi panel yang melibatkan para ahli di bidang lingkungan pada puncak acara candradimuka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang pentingnya green economy serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Festival Ajisaka 2025 turut mendukung ekonomi sirkular dan ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. (/noor)
Yogyakarta, 11 Maret 2025─Dalam hal mempertingati International Women Day 2025, Fisipol Crisi Center (FCC) menyelenggarakan acara live Instagram bertajuk “Setara Bukan Sekadar Kata”. Acara yang dipandu oleh Nurul Amaliah (Mahasiswa Magister Dpp UGM) ini turut menghadirkan narasumber yang saling memperkaya perspektif yaitu Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos., M.A (Dosen PSDK UGM) dan Valenidha Sulafi (Peer Counselor CDC Fisipol UGM). Diskusi multiperspektif ini bertujuan untuk mengangkat isu kesetaraan gender, tantangan yang masih dihadapi, serta upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan yang inklusif dan berkelanjutan. 
Yogyakarta, 5 Maret 2025 – Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD), Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM membuka Forum Selasar Fisipol. Forum kali ini mengambil tajuk “Menuju Ruang Aman dan Inklusif untuk Semua Perempuan”. Tema ini dipilih untuk membedah bersama urgensi menghilangkan kekerasan dan diskriminasi di ruang-ruang publik. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber mulai dari civitas akademika fisipol, aktivis IWD, hingga LSM.
Rini Rindawati, anggota Women Disability Crisis Center – SAPDA menyampaikan bahwa masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok disabilitas terutama perempuan. Bahkan ia mengungkapkan bahwa masih muncul stigma-stigma masyarakat yang melihat disabilitas itu sebagai bentuk kutukan atau karma. “Masih ada juga disabilitas yang mendapat stigma bahwa kekurangannya adalah kutukan atau karma dari orang tuanya,” ungkapnya.
Yogyakarta, 27 Februari 2025─Prof. Amalinda Savirani., S.IP., M.A resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang bisnis dan politik pada Kamis (27/02). Upacara pengukuhan yang dilaksanakan di Balai Senat UGM ini menjadi penanda Linda sebagai guru besar perempuan pertama di Departemen Politik dan Pemerintahan di UGM.
Dalam perjalannya sebagai seorang akademisi, Linda terus konsisten mengembangkan kajian-kajian gerakan sosial khususnya di Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan isu-isu perburuhan di Indonesia. Bahkan tidak hanya di ranah teoretis saja, Linda juga aktif terlibat secara langsung dalam kerja-kerja akar rumput dan aktivisme perburuhan.
Koleksi eBook Baru – “Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN: Power and Normative Struggles: Power and Normative Struggles”
Sinopsis Buku:
Buku ini menyoroti bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan studi kasus, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi OMS dalam mempengaruhi kebijakan regional, termasuk resistensi dari negara-negara anggota, hambatan hukum, serta dinamika politik yang kompleks. Buku ini juga mengeksplorasi strategi yang digunakan OMS untuk membentuk norma-norma HAM di ASEAN, termasuk melalui advokasi, diplomasi, dan kolaborasi lintas negara. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada isu-isu HAM dan politik internasional.
Yogyakarta, 25 Februari 2025 – Pilkada Serentak 2024 kini memasuki babak baru pasca pelantikan 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 dan Retret Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada 21-28 Februari 2025. Dari perspektif akademik, Pilkada Serentak masih menyisakan kritik mengenai praktik demokrasi yang mengikuti trend pola praktik demokrasi nasional. Berbagai isu seperti dominasi oligarki, netralitas aparatur, polarisasi politik, minimnya kompetisi sehat, serta kendala regulasi dan logistik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, Pilkada Serentak juga memperlihatkan praktik politik identitas, polarisasi sosial, rendahnya partisipasi, serta maraknya politik uang dan klientelisme.
Yogyakarta, 21 Februari 2025─Proses menempuh pendidikan tinggi memang tidak mudah. Berbagai problematika atau tantangan dari segi finansial hingga kesehatan mental kerap dihadapi oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa doktoral atau PhD. Merespons isu tersebut, The Conversation Indonesia menggelar webinar bertajuk “Jalan Terjal Doktoral: Dari Kesulitan Finansial Hingga Tekanan Mental” bersama para akademisi dan kandidat doktor. Acara tersebut mengundang Pratiwi Utami, PhD (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM) dan Herman Yosef Paryono (Kandidat Doktor Organizational Behaviour University of Groningen) selaku pembicara webinar.
Yogyakarta, 19 Februari 2025 – Di Indonesia, kawan transgender termasuk dalam kelompok sosial yang rentan menerima ketidakadilan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki identitas gender minoritas yang berujung pada perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Dalam situasi bencana, diskriminasi terhadap kawan transgender meningkatkan potensi risiko, sehingga perlindungan sosial khusus diperlukan untuk mengakomodasi hak kawan trangender. Namun, Arif Budi Darmawan, Resilience Development Initiative (RDI), dalam tulisannya yang berjudul “Mendengarkan Suara yang Tidak Terdengarkan: Perlindungan Sosial Adaptif bagi Kawan Transgender dalam Perubahan Iklim” memaparkan bahwa kelompok transgender sulit mendapatkan perlindungan karena diskriminasi dari berbagai sektor.