Upah Setengah Minimum, Libur Tanpa Hari, dan Utang Menggunung: Forum Selasar DEMA FISIPOL UGM Soroti Kerentanan PRT Migran

Yogyakarta, 19 Maret 2026—Forum Selasar DEMA FISIPOL UGM menyoroti kerentanan pekerja rumah tangga migran pada hari Selasa di Selasar Barat FISIPOL UGM.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh (1 Mei), Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menggelar Forum Selasar dengan fokus utama menyoroti kerentanan yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia. Acara ini berlangsung di Selasar Barat, FISIPOL UGM, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Beranda Migran dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI).

Hanindha Kristy, pegiat dari Beranda Migran, menjelaskan bahwa situasi ekonomi dalam negeri yang kacau—seperti kemiskinan, pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kelas menengah—memaksa banyak warga negara Indonesia, terutama perempuan, mencari nafkah ke luar negeri. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan juga menyebabkan perpindahan penduduk secara internal (internal displacement) tanpa daya tahan yang memadai. Sementara itu, kerangka neoliberal dalam sistem pemerintahan Indonesia justru memperkuat ekspor tenaga kerja sebagai jalan pintas mengatasi kekacauan ekonomi.

Kristy, memaparkan bahwa PRT Migran Indonesia menghadapi kerentanan yang bersifat sistemik, bukan sekadar kasuistis. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada tahun 2025 saja, layanan penempatan pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan sebanyak 187.468 layanan atau 63,13 persen dari total 296.948 penempatan. Sebagian besar dari mereka ditempatkan di sektor domestik sebagai housemaid, caregiver, dan domestic worker di negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. “PRT migran menghadapi upah yang sangat rendah, bisa mencapai setengah dari upah minimum lokal. Jam kerja mereka juga tidak manusiawi, 11 hingga 20 jam per hari dengan sistem stand by 24 jam,” ungkapnya. 

Muchtar Habibi, sebagai Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, mengajak mahasiswa untuk melihat masalah-masalah sistemik domestik untuk mengatasi kerentanan PRT Migran Indonesia. “Kalo anda mau belajar dari Korea, Taiwan, dari reform agraria. Menyediakan akses sumber daya ekonomi di pedesaan agar semua orang di desa punya sumber ekonomi yang penting,” ujarnya. Selain reformasi agraria, negara juga perlu mengintervensi korporasi untuk menciptakan pekerjaan dalam negeri dan mengurangi ekspor pekerja migran. “Developmental state, negara yang mampu mendisiplinkan para korporat-korporat domestik untuk mengikuti arahan negara agar mencapai industrialisasi,” tambahnya.

Sebagai kesimpulan, Forum Selasar yang diselenggarakan oleh DEMA FISIPOL UGM berfungsi sebagai platform penting untuk membahas isu-isu yang dihadapi oleh PRT Migran Indonesia. Dengan fokus pada pendidikan, eksploitasi, pekerjaan yang layak untuk semua, dan penguatan kapasitas, forum ini bertujuan untuk menginspirasi tindakan kolektif menuju masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua pekerja.