Yogyakarta, 20 Februari 2025—Persoalaan revisi undang-undang pemilihan umum menjadi salah satu urgensi untuk mengevaluasi demokrasi nasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada menghadirkan pakar politik, elemen masyarakat dan pemerintah dalam seminar bertajuk “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu” pada Kamis (20/2). Diskusi menghadirkan wadah berbagi opini dan pandangan terhadap pembenahan sistem pemilu Indonesia.
Sistem pemilihan umum Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada masa kepemimpinan Soekarno-Hatta untuk memilih anggota DPR dan Konstituante pada tahun 1995. Baru pada tahun 2004, pemilu langsung dalam memilih presiden pun diselenggarakan. Perubahan terus dilakukan secara fundamental maupun teknis untuk menciptakan sistem pemilu dan demokrasi yang ideal.
Salah satu masalah penting dalam sistem pemilu adalah kuatnya pengaruh money politics dan manipulasi demi menggaet suara. Abdul Gaffar Karim, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan membeberkan bagaiman kultur tersebut telah ditanamkan melalui tindakan dan kebiasaan pemerintah terhadap masyarakat. “Mendekati pemilu, muncul banyak fenomena false demand. Kebutuhan yang sebenarnya tidak ada, tapi diciptakan,” ungkapnya.
Gaffar menjelaskan bahwa kasus melonjaknya bantuan sosial mendekati masa pemilu sebenarnya memberikan dampak yang besar. Pemerintah maupun peserta pemilu perlu menghentikan upaya “membeli” suara masyarakat melalui bantuan sosial. Dampaknya bukan hanya mengenai semakin minimnya kredibilitas dalam hasil pemilu, namun juga tindakan money politics yang semakin dinormalisasikan masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat sudah di tahap mewajarkan adanya money politics menjelang pemilu.
Meskipun belum tentu apakah hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberpihakan pemilik suara, namun tetap praktik tersebut berdampak buruk pada demokrasi bangsa. “Kalau kita lihat sekarang, masyarakat ketika menerima pembayaran itu justru membandingkan antara satu paslon dengan paslon lain. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan ini,” tambah Gaffar. Dengan pemahaman kuat mengenai sistem politik dan demokrasi, masyarakat diharapkan bisa membantu menghilangkan akar permasalahan dari money politics.
Berbeda dengan Gaffar, Zainal Arifin Mochtar (Dr., S.H., LL.M.) menyampaikan, persoalan money politics harus ditumpas melalui pelaku politiknya. Dosen Fakultas Hukum UGM tersebut menegaskan bahwa jangan salahkan masyarakat terhadap persoalan politik yang terjadi. “Karena tanpa adanya pasar tidak ada pembelinya, jangan dibalik. Saya setuju memang edukasi masyarakat perlu, namun lebih penting kita perketat aturan politik itu,” tutur Zainal.
Jika tidak ada peserta pemilu dan pemerintah yang melakukan kecurangan, maka masyarakat juga tidak akan mendukung tindakan tersebut. Kembali lagi, masyarakat tidak memiliki kesempatan pendidikan yang setara. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, terutama dalam kondisi ekonomi saat ini. Maka fenomena money politics dapat dijelaskan dengan mudah mengapa hal tersebut diwajarkan oleh masyarakat. Justru penumpasannya harus dilakukan melalui mereka yang memang memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut, yakni peserta pemilu.
Zulfikar Arse Sadikin, Wakil ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar turut menanggapi semakin mengakarnya fenomena money politics. Menurutnya, bahkan modal menjadi calon legislatif maupun eksekutif tidaklah murah. Ada biaya tim sukses, biaya oeprasional, biaya partai, dan lain-lain. Semuanya dilakukan untuk menggaet suara. “Memang sulit untuk mendapatkan suara saat ini. Siapapun, meskipun dia terkenal belum tentu dia bisa memenangkan pemilu,” tuturnya.
Kredibilitas pelaksanaan pemilu menjadi tolak ukur indikator demokrasi Indonesia. Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas aturan pelaksanaan pemilu dan operasionalnya untuk mengembalikan kredibilitas maupun integritas peserta pemilu dan pemilik suara.. Selebihnya, diharapkan kontribusi dan sinergi antar pemangku kepentingan, masyarakat, dan akademisi mampu bersama-sama menjaga keberlanjutan demokrasi.