Yogyakarta, 18 Agustus 2026—Memasuki pekan pertama perkuliahan Semester Gasal 2026/2027, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada menggelar kuliah umum awal semester yang menghadirkan empat dosen mudanya untuk berbagi cerita di balik riset disertasi masing-masing. Acara ini menyoroti bagaimana proses riset dijalankan, temuan apa yang dihasilkan, dan kontribusi apa yang ditawarkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan publik.
Membuka rangkaian presentasi, Dr. A. Sudiana Sasmita memaparkan disertasinya yang mengkaji hubungan antara etnisitas dan demokrasi di Papua Barat, dengan mengambil studi kasus perbandingan di Kabupaten Sorong Selatan dan Keerom. Dari temuan lapangannya, Sudiana justru menunjukkan bahwa hubungan etnisitas dan demokrasi tidak selalu bersifat negatif seperti yang selama ini banyak diasumsikan dalam literatur politik arus utama. Risetnya justru menemukan bahwa politik etnis di Papua Barat dapat berjalan kompatibel dengan partisipasi demokratis. “Meskipun kelompok transmigran mendominasi secara numerik, mereka secara kolektif mendukung kandidat OAP demi menjamin stabilitas, keamanan, perlindungan aset, dan birokrasi. Sebagai imbalan, posisi strategis dalam birokrasi eselon diakomodasi untuk para kelompok pendatang non-papua,” ujarnya.
Selanjutnya, Dr. Primi Suharmadhi Putri membawakan disertasinya yang menyoroti isu transparansi pengelolaan pendapatan sumber daya alam di tingkat lokal. Temuan utamanya menegaskan bahwa pengungkapan informasi (disclosure) saja tidak pernah cukup untuk mendorong perubahan nyata; agar transparansi bisa benar-benar transformatif, ia harus dibangun dari tiga elemen secara simultan sejak awal: informasi yang dapat diakses dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari warga, ruang bagi warga untuk bertindak, serta mekanisme respons dari pemerintah yang tetap bertahan meski terjadi pergantian kepemimpinan. “Inisiatif transparansi perlu disesuaikan dengan realitas spasial dan sosial masyarakat setempat yang menjadi sasarannya. Bukan dirancang sekali lalu diterapkan di mana-mana dengan cara yang sama,” ujarnya.
Memasuki pemaparan ketiga, Dr. Longgina Novita Bayo menyoroti kepemimpinan politik perempuan di tiga kabupaten di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur. Temuannya menunjukkan bahwa perempuan mencapai kekuasaan melalui berbagai jalur yang berbeda, mulai dari aktivisme komunitas, organisasi perempuan negara, di mana praktik-praktik perawatan sehari-hari seperti memasak, kehadiran sosial, dan gotong royong komunal justru menjadi sumber pengaruh politik yang sangat konkret. “Kepemimpinan politik perempuan di Timor Barat sebaiknya dipahami bukan sebagai perjalanan individu memasuki ranah maskulin yang sudah ada sebelumnya, melainkan sebagai transformasi sumber daya relasional, budaya, material, dan afektif menjadi otoritas politik,” tegasnya.
Menutup rangkaian presentasi, Dr. Arya Budi mengkaji asal-usul keterikatan afektif terhadap pemimpin politik, dengan mengambil contoh dari kerusuhan pendukung di Brasil, Amerika Serikat, hingga Indonesia. Temuannya melahirkan konsep Presidential Identification (Pres-ID) yang mempengaruhi keputusan memilih, persepsi, dan sikap politik secara lebih luas, dengan faktor karisma pemimpin. “Hubungan antara kegiatan kampanye door-to-door dan Pres-ID hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejauh mana seorang pemilih dikelilingi oleh para pengkampanye dalam jarak yang wajar, di mana pemilih tersebut diduga mampu mengamati, mendengar, dan melihat kehadiran kegiatan kampanye door-to-door tersebut.”
Melalui penyelenggaraan kuliah umum ini, DPP UGM berharap agar semangat riset yang telah ditunjukkan oleh keempat dosen muda tersebut dapat menular kepada seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa yang sedang berada pada tahap awal penulisan karya ilmiah. Diharapkan mahasiswa termotivasi untuk menghasilkan karya yang berdampak nyata, baik bagi pengembangan ilmu politik maupun bagi perbaikan kebijakan dan praktik demokrasi di Indonesia.