Yogyakarta, 10 Januari 2024—Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan kegiatan diskusi terbatas dengan tema “Penguatan Diplomasi Indonesia Mendukung Pembangunan Papua Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Acara ini diselenggarakan secara luring di Ruang Rapat Dekanat Gedung BB Lt. 2 Fisipol UGM. Kegiatan diskusi terbatas ini diikuti oleh berbagai elemen baik dari BSKLN Kementerian Luar Negeri RI, GTP UGM, maupun civitas akademika di lingkungan Fisipol UGM.
Kegiatan diskusi terbatas ini dilakukan dengan tujuan untuk menggalang masukan dan memperoleh pandangan serta pengayaan dari kalangan akademisi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna penguatan diplomasi yang didorong oleh data/data-driven foreign policy terkait Penguatan Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Papua Menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dr. Yayan G. H. Mulyana selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI dalam sambutan menyampaikan kondisi pembangunan di Papua yang sejauh ini belum optimal jika melihat capaian-capaian dari indikator pembangunan makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata jika dibandingkan daerah lainnya dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerahdaerah lain di Indonesia.
Dalam konteks diplomasi, peranan Indonesia dalam taraf internasional saat ini diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM di Persatuan Bangsa-Bangsa. Posisi ini memerlukan strategi diplomasi yang tepat, khususnya dalam mengelola isu Papua di level internasional. Dr. Yayan juga menekankan pentingnya BSKLN sebagai lembaga perumus rekomendasi kebijakan untuk dapat berkolaborasi dengan para stakeholders seperti akademisi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan diplomasi Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kolaborasi tersebut dan diharapkan dari diskusi terbatas ini dapat menjadi landasan bagi kerja sama kajian kemitraan ke depannya.
Acara diskusi terbatas ini dipandu langsung oleh Ketua GTP UGM Dr. Gabriel Lele yang merupakan dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM. Beberapa civitas akademika di lingkungan Fisipol UGM mengikuti kegiatan ini sebagai partisipan diskusi terbatas, diantaranya adalah Dr. Rochdi Mohan Nazala (Departemen Hubungan Internasional), Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D. (Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan), Desintha Dwi Asriani, S.Sos., M.A., Ph.D. (Departemen Sosiologi), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A. (Departemen Politik dan Pemerintahan), Dr. Mufti Nurlatifah, S.I.P., M.A. (Departemen Komunikasi), Bagus Sulistiono, S.IP., M.P.A. (Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik), Christina Vania Winona, S.I.P. (Departemen Hubungan Internasional), dan Anisya Ratna Komalasari, S.Sos. (Departemen Sosiologi).
Para peserta diskusi ini menyampaikan pandangannya terhadap beberapa isu terkini mengenai Papua dan diplomasi secara umum. Beberapa isu yang didiskusikan diantaranya adalah permasalahan tata kelola dan kolaborasi antar elemen pemerintahan baik di level pusat maupun daerah dalam mengelola isu di Papua, isu penghidupan masyarakat Papua, isu komunikasi publik dan kebijakan di Papua, isu pembangunan gender di Papua, hingga pengelolaan isu Papua di level internasional melalui kelompok-kelompok internasional baik kelompok yang bersifat regional maupun kepentingan. Dan hal ini sejalan dengan SDGs 10 yakni Berkurangnya Kesenjangan.