Yogyakarta, 11 Juni 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM menjadi tuan rumah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional pada 11-12 Juni 2026 dengan agenda “Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Policy Paper ‘South-South Transition Minerals Learning Cohort'”. Acara ini diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia berkolaborasi dengan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang diwakili oleh dua dosen departemen yaitu Hasrul Hanif dan Primi Suharmadhi Putri.
Acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan South-South Inter-Governmental Dialogue on “Unlocking Equitable Mineral Value Addition” yang sebelumnya diadakan di Nusa Dua, Bali pada 1-3 Desember 2025. Melalui inisiatif Natural Resource Governance Institute (NRGI), FGD ini ditujukan untuk merumuskan dua dokumen kebijakan (policy paper). Dokumen tersebut akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran lintas negara (cross-country learning) antara Indonesia, Republik Demokratik Kongo, Republik Zambia, dan Republik Chili terkait tata kelola mineral kritis.
Penyusunan policy paper difokuskan untuk mendokumentasikan serta merefleksikan pengalaman Indonesia dalam tata kelola mineral kritis, pengelolaan manfaat ekonomi, hilirisasi industri, serta penguatan Environment, Social, and Governance (ESG). Dokumen pertama secara khusus akan mengkaji rasionalitas, efektivitas, serta dampak dari rangkaian kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor. Sementara itu, dokumen kedua akan menyoroti bagaimana sistem traceability atau keterlacakan seperti SIMBARA dapat berkontribusi dalam mengamankan penerimaan negara dan memperkuat implementasi prinsip ESG.
Untuk membedah isu tersebut, kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional ini menggunakan metode diskusi tematik yang komprehensif. Sesi diskusi dibagi ke dalam lima fokus utama, meliputi: strategi hilirisasi mineral kritis, tata kelola penerimaan negara dan sistem traceability, kebijakan geopolitik global, isu pertambangan rakyat dan dampak sosial, hingga standar pengelolaan lingkungan.
FGD ini melibatkan jajaran pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Bappenas. Di samping itu, hadir pula perwakilan dari BUMN yakni PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati Halmahera Tengah, serta periset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.
Keterlibatan civitas akademika UGM diwakili langsung oleh Asisten Profesor Hasrul Hanif dan Peneliti Primi Suharmadhi Putri dari Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM. Sinergi kelembagaan ini diharapkan mampu menghasilkan peta peluang dan tantangan yang akurat, sehingga pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi pembelajaran yang esensial bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mengoptimalkan manfaat pembangunan dari sumber daya mineral di tengah transisi energi global. Adapun hari kedua FGD, Jumat (12/6) akan dilaksanakan untuk elaborasi dua policy paper bertajuk “Strategy Development and Intragovernmental Coordination” dan “ESG and Community Impacts” kemudian dilanjutkan dengan penutupan.