Yogyakarta, 21 Mei 2026—Pada Wisuda Program Sarjana Periode III Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) secara resmi melepas sebanyak 168 wisudawan dan wisudawati. Acara pelepasan yang berlangsung khidmat di selasar barat fakultas ini tidak hanya menjadi selebrasi akademik, tetapi juga momentum refleksi bagi para lulusan sebelum terjun langsung ke masyarakat.

Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, dalam sambutannya menyoroti isu krusial mengenai privilese pendidikan dan tanggung jawab sosial yang kini diemban oleh para lulusan. Beliau mengingatkan bahwa dari lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, memiliki kesempatan untuk meraih gelar sarjana merupakan sebuah keistimewaan besar. read more

Yogyakarta, 21 Mei 2026─Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan acara Open Day S-2 pada Kamis (21/05). Berlangsung secara daring melalui platform Zoom, kegiatan ini dirancang khusus bagi para calon mahasiswa yang berminat melanjutkan studi pascasarjana di lingkungan HI UGM.

Dalam Open Day tahun ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan mendalam mengenai program studi, kurikulum, dan tata cara pendaftaran, tetapi juga berkesempatan untuk merasakan pengalaman perkuliahan secara langsung melalui sesi sit-in kelas. read more

Yogyakarta, 20 Mei 2026—Social Research Centre Universitas Gadjah Mada bersama dengan Caksana Institute mengadakan diskusi publik untuk menanggapi permasalahan yang ada pada kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengancam demokrasi ekonomi.

Dr. Andreas Budi Widyanta, sebagai salah satu pembicara, menegaskan bahwa konsep KDMP saat ini telah menyimpang jauh dari cita-cita awal konsep koperasi Mohammad Hatta. “Koperasi lahir karena ada kebutuhan bersama dari para anggotanya, yang kemudian dikelola secara demokratis tanpa adanya sekat majikan-buruh. Sebaliknya, KDMP adalah wujud nyata dari korporatisme negara,” tegasnya. read more

Yogyakarta, 19 Mei 2026—Social Movement Institute (SMI) bersama dengan POLGOV Fisipol UGM mengadakan konferensi sebagai ruang untuk menyatukan kekuatan, menjaring inisiatif, dan membangun politik anak muda yang berani, kreatif, militan dan imajinatif. 

Di tengah kebuntuan politik, dominasi kekuasaan, penguatan militer, dan penangkapan terhadap 6.000 lebih anak muda, acara ini menaruh perhatian khusus dalam memantik kesadaran politik anak muda dalam mewujudkan perubahan. 

Prof. Amalinda Savirani, sebagai salah satu pembicara, menekankan pentingnya realisasi perubahan melalui komunitas yang kita miliki. “Kembalilah pada komunitas, organisir diri, dan terus-menerus menyambungkan satu titik dengan titik yang lain, dengan cara itu semoga perubahan yang diharapkan bisa terjadi,” ujarnya. read more

Yogyakarta, 19 Maret 2026—Forum Selasar DEMA FISIPOL UGM menyoroti kerentanan pekerja rumah tangga migran pada hari Selasa di Selasar Barat FISIPOL UGM.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh (1 Mei), Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menggelar Forum Selasar dengan fokus utama menyoroti kerentanan yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia. Acara ini berlangsung di Selasar Barat, FISIPOL UGM, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Beranda Migran dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI). read more

Yogyakarta, 19 Mei 2026—Dalam langkah signifikan menuju keberlanjutan lingkungan, FISIPOL UGM telah mengubah area parkir yang terletak di sisi barat Bank Mandiri KCP FISIPOL UGM menjadi ruang hijau yang hidup. Inisiatif ini menandai langkah penting dalam komitmen fakultas untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di lingkungan akademik.

Transformasi area tersebut terlihat jelas, karena apa yang dulunya merupakan tempat parkir yang padat kini telah menjadi hamparan bersih yang dihiasi dengan rumput hijau subur dan pohon-pohon yang baru ditanam. Perubahan ini tidak hanya memperindah kampus tetapi juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan aksi iklim. read more

Yogyakarta, 18 Mei 2026—Kerap kali, produksi pengetahuan dan diskursus ilmu sosial terutama sosiologi hanya bergaung secara eksklusif di ruang-ruang kelas, jurnal akademik, atau forum diskusi terbatas. Terkungkungnya ilmu pengetahuan di bawah atap menara gading ini membuat masyarakat luas kerap kesulitan mengakses dan memahami urgensi dari teori-teori sosial yang ada. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Social Research Centre (SOREC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM resmi menghadirkan sebuah terobosan inovatif yang dinamakan “SEKOCI Project”. read more

Yogyakarta, 13 Mei 2026—Departemen Apresiasi Seni dan Sastra (DASS) KOMAHI FISIPOL UGM menekankan proses kreatif, ekspresi diri, dan inklusivitas dalam acara Artlab 2026 yang diselenggarakan pada 11–13 Mei di Yogyakarta dengan tema ‘Be Human, Be Free’.

Nasmaria Putri, selaku Kepala DASS, menjelaskan tema “Art in Politics: Be Human, Be Free” sengaja dipilih sebagai payung besar (umbrella) yang tidak membatasi, sehingga peserta dari berbagai latar belakang dapat turut serta. “Kita bener-bener berusaha mencari tema yang sangat general, di mana orang bisa multitafsir. Kayak orang bisa meninterpretasikan temanya sendiri, itu sebebasnya,” ujarnya. read more

Yogyakarta, 12 Mei 2026 — Sebagai wujud komitmen institusi pendidikan dalam memfasilitasi ruang dialektika yang inklusif, Social Research Centre (SOREC) Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM mengambil inisiatif strategis dengan mewadahi ‘Ruang Solidaritas Papua Untuk Kedaulatan Tanah, Pangan, dan Kehidupan’. Acara ini diwujudkan melalui kegiatan pemutaran, menonton bersama, dan diskusi film dokumenter bertajuk Pesta Babi. Dilaksanakan pada Selasa (12/5) di Auditorium Lt.4 FISIPOL UGM, agenda ini memantik antusiasme yang sangat besar dan luas dari berbagai elemen, mulai dari sivitas akademika hingga masyarakat umum. read more

Yogyakarta, 8 Mei 2026─Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui Program Studi Magister Ilmu Politik, DPP FISIPOL UGM menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk “Kebebasan Beragama sebagai Uji Kapasitas Negara dan Rule of Law” pada Jumat (8/5). Acara yang berlangsung di Lab. Big Data ini menghadirkan Dr. Hurriyah, akademisi Departeman Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), sebagai dosen tamu. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari mata kuliah Institusi Politik dan Demokrasi yang diampu oleh Dr. Abdul Gaffar Karim. Dalam forum ini, diskursus mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) tidak hanya dipandang sebagai isu hak asasi manusia yang abstrak, melainkan instrumen empiris untuk membedah sejauh mana sebuah negara mampu menjalankan fungsinya secara demokratis dan adil. Dr. Hurriyah menekankan bahwa isu KBB adalah “laboratorium” nyata untuk menguji kualitas institusi politik. KBB ini menguji apakah negara mampu memberikan pengakuan dan perlindungan setara bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. “Bagaimana negara mengelola kontestasi negosiasi ini memperlihatkan sejauh mana negara memiliki kapasitas mengatur dan memperlakukan rule of law, apakah sangat longgar lentur atau justru sangat legit,” ungkap Hurriyah.

Hurriyah turut membagikan temuan risetnya di Sumba mengenai masyarakat penghayat kepercayaan. Ia menceritakan bagaimana hambatan administratif berdampak domino pada pemenuhan hak dasar manusia. Banyak penghayat kesulitan mendapatkan buku nikah karena kepercayaan mereka tidak diakui secara resmi oleh sistem administrasi negara. Dampaknya, anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran yang sah.
Tanpa akta kelahiran, anak-anak tersebut kesulitan mengakses pendidikan dasar. Syarat administrasi berupa kartu identitas yang mencantumkan kolom agama menjadi penghalang besar. Jika kolom agama tidak diisi, kepercayaan mereka dianggap tidak ada, yang berujung pada tidak keluarnya KTP. “Jadi tidak hanya agama dan kepercayaan mereka yang tidak diakui, tapi hak untuk mengakses pelayanan-pelayanan publik administratif tidak diakui sama sekali,” tegas Hurriyah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa pengakuan terhadap KBB, hak kewarganegaraan seseorang bisa hilang sepenuhnya.
Bagi FISIPOL UGM, penyelenggaraan kuliah tamu ini menjadi ruang strategis untuk mengajak mahasiswa pascasarjana berpikir kritis melampaui teks akademis. Dengan membedah kasus-kasus marginalisasi seperti di Sumba, mahasiswa didorong untuk melihat bahwa kapasitas negara diukur dari kemampuannya melindungi mereka yang paling rentan. Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan perspektif baru dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan memperkuat pilar-pilar demokrasi di Indonesia. read more